Rapim Pemprov NTB, Gubernur Iqbal Benahi “Mesin” Pemerintahan hingga Kesiapsiagaan Bencana

oleh -85 Dilihat

MATARAM, samawarea.com (24 Agustus 2026) – Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mulai membenahi “mesin” Pemerintah Provinsi NTB agar bekerja lebih terintegrasi, responsif dan cepat menghadapi persoalan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin Gubernur Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekda NTB Abul Chair, di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8).

Rapim tersebut diikuti para Asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro hingga direktur rumah sakit lingkup Pemprov NTB.

Salah satu agenda penting yang dibahas adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 863 Tahun 2026.

Gubernur Iqbal menegaskan, penerapan manajemen talenta bukan sekadar perubahan sistem administrasi kepegawaian. ASN dituntut lebih aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan prestasinya sebagai dasar pemetaan serta pengembangan karier.

“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegasnya.

Melalui sistem tersebut, Pemprov NTB juga akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN untuk mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah.

Menurut Iqbal, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan kualitas aparatur.

“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.

Rapim juga menyoroti penguatan koordinasi dan pengawasan internal. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memperbaiki komunikasi serta melakukan pengendalian sejak dini agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Ia mengingatkan seluruh jajaran Pemprov NTB bahwa setiap perangkat daerah membawa nama pemerintah provinsi ketika berada di tengah masyarakat.

“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.

Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat membantu penanganan gempa berkekuatan M7,7 di NTT juga menjadi bahan evaluasi dalam Rapim.

Dari pengalaman tersebut, Gubernur mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan personel dan pembagian tugas yang jelas.

Satgas akan mencakup sejumlah bidang, mulai dari logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian.

Satgas tersebut nantinya ditetapkan melalui keputusan Gubernur dan akan menjalani simulasi secara berkala setiap enam bulan. Ketika bencana terjadi, satgas dapat langsung diaktifkan.

Iqbal menilai pengalaman penanganan bencana di NTT memberikan pelajaran penting. Tim NTB yang membawa unsur medis, logistik, dapur umum dan berbagai layanan lainnya mendapat sambutan positif dari masyarakat terdampak.

“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegasnya.

Selain birokrasi dan kebencanaan, Rapim juga membahas pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah.

Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberi ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dan mengelola proses pemulihan. Pemerintah tetap berperan dalam pendampingan dan pengawasan.

Gubernur menegaskan, proses pemulihan Sade harus mempertahankan karakter budaya setempat.

“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” katanya.

Karena itu, rekonstruksi harus dilakukan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, namun tidak boleh menghilangkan karakter dan keaslian Desa Adat Sade.

“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkasnya. (SR)

nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *