SUMBAWA BESAR, samawarea.com (27 Agustus 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut positif pemeriksaan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi proses evaluasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus membenahi pengelolaan sektor strategis daerah.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/8/2026), di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.
Entry meeting tersebut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Wabup Ansori meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan data, informasi, kebutuhan, maupun berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk menemukan ruang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ansori.
Selain tata kelola pemerintahan, Wabup berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan terhadap pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Ia ingin sektor pariwisata tidak hanya berkembang dari sisi destinasi, tetapi juga mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
Karena itu, dukungan aktif dari seluruh perangkat daerah dinilai penting, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa selama proses berlangsung.
Pemeriksaan kinerja tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar 40 hari. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkab Sumbawa memastikan perangkat daerah terkait siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi pijakan konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat kinerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (SR)
