Foto: Ketua FPRB Sumbawa Zulfikar Demitry (dua dari kiri) menyerahkan dokumen hasil kajian ketangguhan pulau kecil kepada Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot.
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (21 Mei 2026) — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH yang juga Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa, menegaskan bahwa pembangunan ketangguhan pulau-pulau kecil harus menjadi agenda strategis dan prioritas bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Hal tersebut disampaikannya kepada media ini saat menghadiri kegiatan diseminasi hasil kajian ketangguhan pulau-pulau kecil yang digelar FPRB Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kamis (21/5).
Menurut Zulfikar, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil merupakan kelompok yang berada di garis terdepan terhadap ancaman bencana, sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah.
“Pulau-pulau kecil ini bukan daerah pinggiran, tetapi garda terdepan yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian serius. Karena itu, ketangguhan masyarakat kepulauan harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menilai hasil kajian yang telah dilakukan di Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo menjadi langkah penting dalam menghadirkan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat kepulauan.
Menurutnya, kajian tersebut tidak boleh berhenti sebatas dokumen akademik, melainkan harus diterjemahkan menjadi program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kajian ini harus menjadi dasar lahirnya kebijakan afirmatif, baik dalam penguatan kapasitas masyarakat, infrastruktur keselamatan, hingga sistem mitigasi kebencanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah pulau kecil,” tegasnya.
Sebagai Ketua FPRB Sumbawa, Zulfikar juga menyoroti pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Edukasi dan simulasi kebencanaan dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat mampu melakukan tindakan cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat.
“Yang paling penting adalah membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Ketangguhan tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan solidaritas sosial masyarakat,” katanya.
Ia juga menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang akan menjadikan hasil kajian tersebut sebagai bagian dari penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Menurut Zulfikar, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, FPRB, BPBD, pemerintah desa, hingga masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem keselamatan yang kuat di wilayah kepulauan.
“Kita ingin masyarakat di pulau-pulau kecil tidak hanya mampu bertahan saat bencana, tetapi juga mampu tumbuh menjadi masyarakat yang mandiri, aman, dan sejahtera,” tandasnya. (SR)
