SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 Mei 2026) — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memimpin langsung Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Senin (11/5).
Rakor tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, seluruh kepala perangkat daerah, serta Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Dalam rapat itu dipaparkan realisasi anggaran daerah hingga 11 Mei 2026. Total pagu belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2026 mencapai sekitar Rp o1,95 triliun, dengan realisasi belanja sebesar Rp 456,14 miliar atau 23,38 persen. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 60,6 miliar dari target Rp 251,48 miliar atau sebesar 24,09 persen.
Sejumlah OPD tercatat memiliki realisasi anggaran cukup tinggi. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjadi perangkat daerah dengan realisasi tertinggi mencapai 46,24 persen atau Rp 7,88 miliar dari pagu Rp 17,04 miliar. Disusul BKPSDM sebesar 45,48 persen dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 39,17 persen.
Sementara pada tingkat kecamatan, Kecamatan Labuhan Badas mencatat realisasi tertinggi sebesar 35,60 persen, diikuti Kecamatan Lenangguar 34,60 persen dan Kecamatan Lunyuk sebesar 32,83 persen.
Dalam arahannya, Wabup H. Ansori menegaskan bahwa evaluasi APBD bukan hanya soal besarnya serapan anggaran, namun juga menyangkut kualitas data serta ketepatan sasaran program pemerintah.
Ia mengungkapkan masih adanya sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berdasarkan potensi riil di lapangan.
Menurut Wabup, salah satu persoalan mendasar adalah lemahnya pembaruan data di berbagai sektor. Ia secara khusus menyoroti data bantuan sosial yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Pastikan penerima bantuan benar-benar berasal dari Desil 1, 2, dan 3 sesuai data masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain bantuan sosial, Wabup juga meminta pembaruan data kepesertaan BPJS agar pelayanan kesehatan masyarakat berjalan lebih efektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Melalui rakor tersebut, Wabup berharap seluruh perangkat daerah meningkatkan ketelitian, akurasi data, dan sinergi antarinstansi agar pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (SR)
