JAKARTA, samawarea.com (17 April 2026) – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran SH melontarkan kritik tajam kepada pemerintah pusat terkait minimnya perhatian terhadap infrastruktur air di Kabupaten Sumbawa. Dalam pertemuan resmi bersama Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pertanian, di Jakarta Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan produksi pangan di Sumbawa sangat ditentukan oleh ketersediaan air yang berkelanjutan.
Menurut pria yang akrab disapa Haji Zohran Orek itu, Sumbawa memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Nusa Tenggara Barat. Saat ini, kontribusi Kabupaten Sumbawa mencapai sekitar 20 persen terhadap kebutuhan pangan NTB. Namun ke depan, kontribusi tersebut ditargetkan meningkat hingga 30 persen.
“Target kita adalah meningkatkan kontribusi itu menjadi 30 persen. Caranya bukan hanya dengan mencetak sawah baru, tapi memastikan lahan yang sudah ada memiliki sumber air yang cukup. Jangan sampai kita cetak sawah tapi airnya tidak tersedia,” tegasnya.
Dalam paparannya, Zohran meminta pemerintah pusat mulai melirik potensi sumber air di kawasan Jaran Pusang yang dinilai mampu mengairi wilayah Plampang, Muer hingga Selante. Menurutnya, wilayah Sumbawa yang didominasi lahan kering membutuhkan intervensi lebih besar melalui pembangunan cekdam, embung, hingga sistem perpompaan air tanah.
Selain itu, ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Bendungan Beringin Sila. Menurut Zohran, bendungan besar tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani lantaran pembangunan irigasi primer dan sekunder belum tuntas.
“Bendungan sudah ada, tetapi jaringan irigasinya belum selesai. Karena itu kami mendesak agar pembangunan irigasi primer dan sekunder segera dituntaskan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya soal air, Zohran juga menyinggung pengembangan komoditas pertanian unggulan di Sumbawa. Ia mengaku mendukung pengembangan bawang merah melalui program UPLAND, namun mengingatkan agar komoditas tersebut tidak sampai menggeser peran padi sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapoksi Direktorat Konservasi Air, Ny. Risda, mengakui ketajaman analisis yang disampaikan Zohran. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat pada tahun 2026 telah mengalokasikan 256 unit irigasi perpompaan, 19 unit irigasi perpipaan, serta 21 unit kegiatan konservasi dan pengelolaan air.
“Pertanyaan Pak Zohran sangat kritis. Untuk cekdam dan dam parit, kami akan prioritaskan melalui pola swakelola agar petani memiliki rasa memiliki yang tinggi. Kami juga meminta DPRD mengawal pelaksanaan 21 kegiatan yang sudah masuk, agar Sumbawa bisa terus menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, rombongan DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, juga memastikan keberlanjutan program yang akan berakhir pada 2026. Mereka menilai keberhasilan program, khususnya pada komoditas bawang merah di Sumbawa, harus tetap dilanjutkan melalui koperasi, dukungan dana desa, dan APBD.
Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi lainnya seperti Ida Rahayu SAP, Muhammad Zain SIP, Juliansyah SE serta Anggota Komisi III Andi Rusni SE.MM, H Rusdi dan Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, SE.M.M.Inov, didampingi Sekdis Pertanian Mukhlis, Kabag Perekonomian Setda Sumbawa. Ivan Indrajaya ST MM bersama Staf Ahli DPRD Abdul Ma’ruf Rahmat SP. (SR)
