SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (15 April 2026) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar menjadi satu-satunya kantor imigrasi di Nusa Tenggara Barat yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TikKim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Abdul Haris, saat memaparkan program kerja tahun 2026 di hadapan sejumlah wartawan, Rabu (15/4).
Menurut Haris, predikat tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Imigrasi Sumbawa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya.
“Sebagai penjaga pintu gerbang negara di wilayah Sumbawa, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar memiliki tiga fokus utama, yakni transformasi layanan publik, ketegasan penegakan hukum, dan sinergitas kelembagaan,” ujarnya.
Pada aspek transformasi layanan publik, Imigrasi Sumbawa berkomitmen menghadirkan inovasi layanan yang cepat, mudah dan ramah hak asasi manusia bagi masyarakat.
Sementara pada aspek penegakan hukum, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara terukur dan profesional.
Haris mengakui, tugas pengawasan keimigrasian masih menghadapi sejumlah kendala karena luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar yang mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Di sisi lain, jumlah personel, khususnya pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian, masih sangat terbatas.
“Wilayah kerja kami tidak hanya di Sumbawa, tetapi juga meliputi Sumbawa Barat. Dengan jumlah personel yang sangat terbatas, baik pejabat maupun anggota di seksi pengawasan dan penindakan, tentu kami harus bekerja lebih maksimal,” katanya.
Meski demikian, Haris menegaskan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di dua kabupaten tersebut.
Selain itu, Imigrasi Sumbawa juga menaruh perhatian besar pada penguatan sinergitas kelembagaan melalui komunikasi aktif dengan mitra kerja, media dan masyarakat.
Menurut Haris, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci dalam mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian.
“Kami membangun komunikasi aktif dengan mitra kerja, media dan masyarakat luas. Salah satunya seperti pertemuan dengan wartawan saat ini, sehingga dapat membantu kami memperoleh informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi keimigrasian,” ungkapnya. (SR)
