SUMBAWA BESAR, samawarea.com (2 Maret 2026) – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat kerja tahunan di Aula Hotel Grand Samota, Sumbawa Besar, Senin (2/3/2026).
Pengukuhan yang ditandai dengan penyematan rompi FPRB kepada Ketua FPRB Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP, yang dihadiri Kepala BPBD, unsur Forkopimda, Konsepsi dan SIAP SIAGA serta para pengurus FPRB.
Dalam arahannya Bupati menegaskan bahwa bencana bukan lagi sekadar teori atau materi pelajaran di sekolah, melainkan peristiwa nyata yang terjadi hampir setiap hari di tengah masyarakat.
“Bencana bukan lagi cerita atau sekadar pelajaran. Hari ini kita menyaksikan sendiri berbagai peristiwa yang tidak bisa kita kendalikan. Alam memang tidak bisa kita atur, tetapi kita bisa mengendalikan kondisi dan perilaku kita dalam menghadapinya,” ujar Bupati.
Menurutnya, ketahanan daerah tidak hanya berbicara tentang kekuatan fisik dan infrastruktur, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Karena itu, keberadaan FPRB dinilai sangat strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor.
Bupati yang disapa Haji Jarot menekankan bahwa forum ini harus menjadi ruang kolaborasi antar-stakeholder, baik pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan, maupun unsur masyarakat lainnya. Melalui FPRB, seluruh pihak dapat menyusun langkah-langkah preventif, termasuk pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Ia juga mendorong agar pelatihan kebencanaan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, melainkan menjangkau kecamatan hingga desa. Sosialisasi harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia yang tergolong kelompok rentan.
“Ke depan kita harus punya program yang jelas. Apa yang harus kita sampaikan ke dinas, sekolah, dan masyarakat tentang cara penanganan bencana, termasuk penanganan awal saat menghadapi kondisi darurat,” tegasnya.
Secara khusus, Bupati menargetkan agar di setiap desa, bahkan hingga tingkat RT, terdapat minimal satu orang yang memahami penanganan awal saat terjadi bencana. Penguatan literasi kebencanaan dinilai penting agar masyarakat tidak panik dan mampu bertindak cepat serta tepat.
“Di desa-desa harus diperkuat literasi kebencanaan. Minimal di setiap RT ada orang yang paham bagaimana menghadapi kondisi darurat. Ini tugas kita bersama untuk terus melakukan sosialisasi,” katanya.
Selain itu, anggota FPRB diharapkan dibekali pengetahuan dasar kebencanaan dan mampu membangun sistem koordinasi yang sederhana serta tidak berbelit-belit. Pendekatan sosialisasi pun perlu melibatkan perempuan dan ibu rumah tangga, mengingat kelompok tersebut termasuk yang rentan terdampak saat terjadi bencana.
Melalui pengukuhan ini, Bupati berharap FPRB dapat menjadi motor penggerak dalam membangun budaya sadar bencana, sehingga masyarakat Sumbawa semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (SR)
