Oleh: Johan Wahyudi
Dosen Tetap PNS Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya, Malang, asal Sumbawa serta Penulis Buku Membincang Politik Lokal: Catatan dari Sumbawa dan Sumbawa Barat (2024)
Hari jadi ke-67 Kabupaten Sumbawa tahun 2026 ini menandai tahun pertama perjalanan pemerintahan Syarafuddin Jarot dan Mohamad Ansori (Jarot-Ansori). Dengan mengusung tema “Gerak Bersama, Sumbawa Unggul”, pemerintahan ini mengajak masyarakat Sumbawa untuk optimis membangun Tana Intan Bulaeng dengan semangat kolaborasi menuju terciptanya kondisi masyarakat yang Nyaman Nyawe (hidup aman sentosa, tenteram dan sejahtera). Tentu saja optimisme ini sangat relevan di tengah kondisi pembangunan Sumbawa yang semakin hari menunjukkan progres yang positif.
Setidaknya, capaian awal pembangunan tahun pertama terekam dalam pemaparan Bupati Sumbawa yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumbawa dalam rangka HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbawa, Rabu (21/1/2026). Pemerintahan Jarot-Ansori yang berfokus pada penataan fondasi di awal pemerintahannya seperti konsolidasi sasaran pembangunan, tata kelola pemerintahan, hingga sinkronisasi dokumen perencanaan telah menunjukkan komitmen pembangunan yang kuat untuk mengonversi kontrak politik menjadi program nyata bagi masyarakat (Samawarea.com, 21/1/2026).
Memasuki usia ke-67 Kabupaten Sumbawa pada 22 Januari 2026 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera, penting untuk direfleksikan kembali bahwa RPJMD 2025-2029 bukan hanya sekadar dokumen teknokratik tetapi juga dokumen politik. Ada tanggung jawab moral yang besar bagi Jarot-Ansori untuk merealisasikan janji-janji pembangunan sebagai wujud komitmen pemimpin terhadap rakyatnya. Atas dasar itu, artikel ini hendak mendorong pemerintahan Jarot-Ansori agar semakin optimis untuk mengonversi mandat elektoral sebagai manifestasi daulat rakyat dalam demokrasi (Wahyudi, 2025).
Optimis tapi Harus Terukur
Optimisme tidak bisa berdiri di atas fondasi yang rapuh. Ia harus berpijak pada data yang akurat serta rancangan instrumen pembangunan yang terukur. Lima misi mulia pemerintahan Jarot-Ansori mulai dari penguatan SDM, birokrasi, pengelolaan SDA-lingkungan dan infrastruktur, ekonomi maju, hingga kesejahteraan sosial hendaknya menjadi rujukan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipahami dan diuji publik melalui program prioritas berbasis data yang valid. Optimisme mesti ditopang dashboard capaian pemerintah agar tidak berakhir di meja retorika semata.
Sedikit banyak, pada peringatan ulang tahun Kabupaten Sumbawa tahun 2026, pemerintahan Jarot-Ansori memiliki alasan untuk optimis. Sebut saja dari data kemiskinan, dimana pada Maret 2025, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Merujuk data BPS Kabupaten Sumbawa 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,79 persen, mengalami penurunan sebesar 1,08 persen dibandingkan Maret 2024. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi sekitar 58,23 ribu orang atau menurun sebanyak 4,77 ribu orang dalam setahun. Meski garis kemiskinan juga meningkat sebesar 3,18 persen menjadi Rp492.991 per kapita per bulan.
Sementara data Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa hingga Oktober 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 75.532 kepala keluarga (KK) atau setara 245.570 jiwa. Angka ini menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 107.833 KK atau 293.824 jiwa, sehingga terjadi penurunan sekitar 48.254 jiwa. Angka kemiskinan per Oktober 2025 yang cenderung turun dibandingkan data per Desember tahun 2024 lalu menggambarkan kondisi terkini masyarakat Sumbawa. Jumlah kepala keluarga miskin berkurang cukup signifikan dari 107.833 menjadi 75.532 KK (RRI, 2025).
Capaian ini mesti disambut positif karena adanya dampak nyata dari beragam program pemberdayaan, penguatan ekonomi masyarakat oleh pemerintah hingga perluasan perlindungan sosial. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Apabila dicermati secara kritis, persentase 11,79% maupun angka 245.570 jiwa bukan angka kecil bila didefinisikan sebagai keluarga yang rentan jatuh ke dalam garis kemiskinan hanya karena sakit, gagal panen atau kehilangan pekerjaan. Angka kemiskinan hendaknya tidak hanya dilihat sebagai fakta statistik semata, melainkan harus dibaca secara berdampingan dengan indikator lain seperti pengangguran, inflasi hingga akses layanan dasar.
Adapun dari sisi ekonomi, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 kondisi ekonomi masyarakat Sumbawa menunjukkan tren yang relatif positif dan stabil meskipun menghadapi tantangan inflasi dan fluktuasi investasi. Laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai pertumbuhan PDRB sebesar 6,32 % pada Triwulan I dan 4,26 % pada Triwulan II 2025 mengisyaratkan roda ekonomi berputar dengan baik. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi yang positif mesti dibarengi dengan pertanyaan lanjutan, misalnya, apakah kenaikan itu memperkuat ketahanan petani dan nelayan, apakah semakin mengurangi kesenjangan kota-desa, atau hanya berputar di sektor yang sempit?
Disamping itu, ada yang lebih penting dari angka statistik laju pertumbuhan ekonomi yakni kualitas pertumbuhan itu sendiri (quality of growth). Capaian positif pertumbuhan ekonomi mesti dirayakan, tetapi pada saat yang sama keberhasilan tersebut harusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai sektor pertanian, perdagangan hingga jasa yang menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat Sumbawa ternyata jalan di tempat. Karena secara sederhana, ekonomi yang sehat bukan hanya ditunjukkan oleh seberapa cepat ia berlari tetapi seberapa banyak warga yang dibawa menuju kesejahteraan. Inilah tantangan nyata pemerintahan Jarot-Ansori.
Menuju Sumbawa Unggul: Pemimpin adalah Nakhoda Transformasi
Mewujudkan Sumbawa unggul sebagaimana dicita-citakan pemerintahan Jarot-Ansori adalah impian mulia yang harus didukung. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas sektor harus dilakukan. Penting dicatat bahwa seorang pemimpin tidak akan mampu bergerak lincah apabila tidak ditopang oleh fondasi kekuasaan yang kokoh. Legitimasi pemimpin dalam bentuk kepercayaan publik (public trust) sebagaimana terekam dalam hasil survei Magna Selekta yang memotret kinerja pemerintah Jarot-Ansori khususnya terkait 12 program unggulan beberapa waktu lalu, misalnya, bisa menjadi modal penting Jarot-Ansori dalam menakhodai pembangunan Sumbawa (Wahyudi, 2025).
Tidak hanya itu, penting diingat bahwa visi seorang pemimpin hanya akan berakhir di ruang hampa apabila tidak digerakkan oleh mesin birokrasi yang handal. Pemerintahan Jarot-Ansori mesti menempatkan pembantunya secara profesional di jabatan yang tepat berdasarkan sistem merit bukan bagi-bagi jabatan untuk tim sukses apalagi atas dasar dendam politik. Dalam konteks ini, penulis yakin Jarot-Ansori telah menjalankan meritokrasi ASN dengan baik. Birokrasi harus satu frekuensi dengan pemimpinnya agar visi misi bisa dieksekusi dengan cepat dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Menuju Sumbawa unggul harus bertolak dari kualitas pemimpin yang mampu mentransformasi kekuasaan politik menjadi kesejahteraan publik.
Seorang nakhoda transformatif tidak hanya bekerja menjaga kapal agar tidak karam, lebih dari itu ia harus berani memutar kemudi menyelesaikan hambatan regulasi, fiskal, kapasitas hingga politik dalam relasinya dengan pusat. Kualitas kepemimpinan Jarot-Ansori dibutuhkan dalam rangka renegosiasi posisi tawar daerah dalam skema investasi nasional, misalnya. Lebih jauh, industrialisasi dan hilirisasi harusnya menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam rantai pasok ekonomi, bukan sebaliknya hanya menjadi penonton di area pinggiran ladang mereka sendiri. Menuju Sumbawa unggul, Tau Samawa berhak mendapatkan lebih dari sekadar janji, tapi bukti dan akselerasi.
Catatan Penutup
Peringatan hari jadi ke-67 Kabupaten Sumbawa seyogianya dimaknai sebagai momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi dan ancang-ancang aksi menuju Sumbawa unggul. Janji untuk memulai eksekusi 12 program unggulan Jarot-Ansori tahun 2026 harus dipersiapkan secara komprehensif dengan paradigma pelayanan publik yang inklusif dan berpengaruh nyata. Optimisme harus menjadi energi pendorong dalam menyiapkan desain program, tetapi realisasi komitmen politik di lapangan merupakan parameter utama akuntabilitas pemerintah. Sebab masyarakat lebih butuh intervensi kebijakan yang berdampak nyata dibanding sekadar euforia seremonial budaya semata.
Perayaan hari lahir Kabupaten Sumbawa tahun ini hendaknya dibingkai dalam kerangka optimisme yang rasional, sembari tetap memberi ruang bagi nalar kritis. Ajakan Bupati Jarot untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun Sumbawa adalah hal positif tetapi harus tetap membuka ruang dialektika bagi usulan pembangunan dari publik. Peringatan historis hari ulang tahun Sumbawa 2026 ini tidak boleh berhenti pada perayaan simbolik peresmian infrastrukur monumental semata, sementara di ujung desa dan kecamatan sana masih ada warga yang dapurnya tidak menyala. Dirgahayu Kabupaten Sumbawa!!
