SUMBAWA BESAR, samawarea.com (8 Desember 2025) — Menanggapi kabar pembekuan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa oleh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat, Ketua MPC PP Sumbawa, Edwin Perkasa, S.I.Kom, memilih bersikap santai.
Edwin menegaskan hingga hari ini dirinya belum pernah menerima Surat Keputusan (SK) pembekuan dimaksud. Karena itu, ia menganggap langkah MPW NTB tersebut tidak sesuai prosedur dan mekanisme organisasi.
“Kapan suratnya dikirim ke saya?” ujar Edwin mempertanyakan dasar pembekuan tersebut.
Menurut Edwin, penonaktifan kepengurusan harus melalui mekanisme yang jelas dan transparan. Ironisnya, ia justru hanya menerima Surat Peringatan II dari MPW NTB tanpa pernah mendapat SP I maupun SP III.
“Saya hanya dikirim SP II dari MPW, SP I dan III enggak ada saya terima. Saya tahunya justru dari orang yang bukan pengurus. Ini kan lucu. Seperti bukan organisasi besar cara MPW menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Edwin juga menyesalkan sikap MPW yang disebut tidak membuka ruang komunikasi dengan pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa. Hal itu, menurutnya, menghambat upaya klarifikasi dan penyelesaian internal.
Lebih jauh, Edwin menilai alasan pembekuan terkait konsolidasi KTA dan pembentukan PAC tidak berdasar. Ia mengingatkan bahwa dirinya terpilih sebagai ketua justru karena dukungan dari seluruh PAC di Kabupaten Sumbawa.
“Wilayah Sumbawa enggak kecil, ada 24 kecamatan. Konsolidasi kami kemarin terbentur Pileg dan Pilkada,” tuturnya.
Edwin membeberkan, berdasarkan data yang ia terima, pencapaian konsolidasi KTA di seluruh MPC wilayah NTB masih berada di bawah 10 persen.
“Harusnya MPW melakukan evaluasi, bukan hanya memberi tekanan dan menghakimi MPC. Bangunlah komunikasi yang baik. Jangan cuma main perintah-perintah, kontribusi MPW ke MPC juga nihil,” tegasnya.
Terkait pembentukan tim caretaker oleh MPW PP NTB, Edwin menyebut keputusan itu semakin menunjukkan kekacauan mekanisme yang diterapkan. Ia mempertanyakan alasan MPW menunjuk pelaksana harian caretaker dan calon ketua dari pihak yang bahkan bukan bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila Sumbawa.
“Pemuda Pancasila ini organisasi besar, bukan warung kelontong yang seenaknya bisa otak-atik pengurus,” ujar Edwin.
Menurutnya, kemunculan nama calon ketua yang bukan pengurus atau kader Pemuda Pancasila sangat janggal dan menunjukkan ketidakpahaman MPW terhadap aturan organisasi.
“Tiba-tiba muncul nama calon ketua baru yang bukan anggota, bahkan bukan kader. Sebenarnya di sini siapa yang enggak paham mekanisme organisasi?” kata Edwin.
Atas berbagai pertimbangan itu, Edwin dan seluruh pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan pembekuan oleh MPW NTB.
“Kami menolak pembekuan tersebut karena tidak prosedural,” tutup Edwin. (SR)
