MATARAM, samawarea.com (12 Desember 2025) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil V Sumbawa–Sumbawa Barat, H. Salman Alfarizi, S.H., mengapresiasi langkah tegas Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa.
Pujian dari legislator PAN Udayana itu disampaikan menyusul meningkatnya kegelisahan publik terkait kondisi bukit-bukit yang mulai gundul, terutama kawasan di atas Bendungan Beringin Sila yang tampak semakin tandus dalam beberapa bulan terakhir. Haji Salman menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak.
“Kami apresiasi karena itu langkah nyata, tegas, dan berani. Pembentukan serta pengerahan Satgas Hutan/Lingkungan oleh Pak Bupati merupakan kebijakan yang tepat untuk menghentikan kerusakan hutan yang terus terjadi,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Sebagai anggota Komisi II DPRD NTB dan legislator asal wilayah barat Sumbawa, Salman menilai kerusakan bukit di kawasan Beringin Sila telah mencapai titik mengkhawatirkan.
“Kondisinya cukup memprihatinkan dan harus segera disikapi. Jika dibiarkan berlarut, dampak negatifnya akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Seminar Inovasi Daerah serta Rakor Penanaman Pohon dan Pengumuman Pemenang LIDA Kabupaten Sumbawa 2025 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III, Rabu (10/12), Bupati Jarot menyoroti kondisi bukit di atas Bendungan Beringin Sila yang semakin gundul dan dianggap menjadi ancaman bagi ekosistem sekitar.
Di hadapan Forkopimda, OPD, akademisi, inovator, mahasiswa, dan pelajar, Bupati Haji Jarot menegaskan bahwa inovasi daerah harus berjalan sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi prioritas dalam program Sumbawa Bersih, Hijau, dan Lestari, termasuk gerakan penanaman satu juta pohon.
Langkah cepat pun diambil. Bupati mengerahkan tim untuk melakukan penertiban di kawasan bukit gundul dan memastikan wilayah tersebut mendapatkan perhatian khusus dalam agenda rehabilitasi lingkungan.
Bupati Haji Jarot juga menanggapi polemik publik terkait pembentukan Satgas Hutan yang sempat memicu protes dari pihak tertentu dengan narasi yang mengaitkannya pada isu tambang.
Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar. “Izin tambang itu kewenangan pemerintah pusat. Yang kita hadapi di sini adalah kerusakan hutan akibat illegal logging, dan itu harus kita tangani segera,” tegasnya.
Kini, Satgas Hutan telah mulai bergerak menertibkan praktik pembalakan liar di sejumlah titik rawan di Kabupaten Sumbawa.
Dalam kesempatan itu, Bupati Haji Jarot menegaskan komitmen pribadinya dalam menjaga masa depan lingkungan daerah.
“Saya rela masuk penjara demi menyelamatkan daerah ini, demi menyelamatkan sumber daya alam Sumbawa,” tegasnya. (SR)
