SUMBAWA BESAR, samawarea.com (29 November 2025) – Kamar kos berukuran tak lebih dari tiga kali empat meter di Jalan Baru, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, menjadi saksi betapa berat dan kerasnya hidup Fitriani dan keluarganya. Hanya dengan menjual kue piscok (pisang coklat), wanita berusia 35 tahun ini berusaha bertahan hidup dengan suami dan empat anaknya. Tiga di antara anaknya menyandang disabilitas. Sementara sang suami belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Dalam kondisi seperti itu, rumah bukan lagi sesuatu yang bisa dimiliki oleh Fitriani. Bahkan “tempat tinggal sementara” pun tampak seperti kemewahan. “Ini kos yang keempat,” ujarnya lirih.
Pemilik kos sebelumnya meminta mereka angkat kaki karena tak mampu membayar sewa. Perpindahan bukan hal baru. Ini sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun.
Tak hanya dirinya, anak ketiganya yang bernama Yayan Sahrul Ramadhan, siswa kelas 3 SD, juga ikut mengalami nasib berpindah-pindah. Bukan hanya rumah, tapi juga sekolah. Sudah tiga sekolah ia jajaki. Kini, Yayan bersekolah di Sekolah Rakyat (SR), salah satu program prioritas pendidikan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo.
“Saya mau jadi tentara, supaya kuat dan bisa menjaga keluarga,” kata Yayan mantap saat media ini menemuinya di asrama Sekolah Rakyat yang berlokasi di SMPN 4 Sumbawa.
Sementara itu, tiga saudara Yayan yang memiliki keterbatasan fisik bersekolah di SLB Sumbawa, tempat yang menjadi satu-satunya ruang aman bagi mereka untuk belajar.
Dalam keterbatasan itu, Fitriani menunjukkan hal yang tidak bisa diukur oleh survey. Ketabahan seorang ibu yang terus berjalan meski tanah di bawahnya rapuh. Ketika ditanya apa yang paling ia inginkan, Fitriani terdiam sejenak. Lalu ia menjawab pelan. “Saya ingin punya tempat tinggal tetap. Biar anak-anak tidak pindah-pindah lagi,” ujarnya lirih.
Banyak mimpinya yang menjadi harapannya. Harapan bahwa suatu hari, Yayan bisa bersekolah tanpa harus berpindah tempat. Harapan bahwa tiga anaknya yang memiliki keterbatasan fisik mendapat pendidikan yang layak. Harapan bahwa suaminya mendapat pekerjaan. Harapan bahwa hidup tidak lagi memaksanya berdiri di pinggir jurang setiap bulan.
Kisah Fitriani adalah wajah nyata dari 63 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa sesuai data tahun 2024. Angka itu menurun dibanding tahun sebelumnya, namun menurun tidak berarti hilang.
Dalam laporan daerah, kemiskinan di Sumbawa turun dari 67,40 ribu menjadi 63 ribu jiwa tahun 2024 dan pada tahun 2025 diproyeksikan menurun menjadi 58,23 ribu jiwa. Penurunan 6,53% ini tampak baik di grafik, tetapi di lapangan, wajah-wajah seperti Fitriani menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tak hanya soal statistik, tetapi soal kemanusiaan.
Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, kemiskinan tetap menjadi “tulang punggung” dalam agenda pembangunan. SDGs menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan ekstrem.
Pemerintah daerah mengakui bahwa kasus seperti Fitriani adalah cerminan tantangan multidimensi, bukan hanya soal pendapatan, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan pelindungan sosial. Disebutkannya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumbawa pada 2024 berada di angka 1,98 persen, turun dari tahun sebelumnya. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun. Secara teoritis, penurunan ini berarti masyarakat miskin semakin dekat dengan garis kemiskinan, dan ketimpangan antarkelompok miskin mulai menyempit.
“Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pemerintah daerah memperkuat program perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Doktor Dedi menyebutkan beberapa strategi yang dilakukan pemerintah daerah yang tergambar dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 2025. Mulai dari pengelolaan data sasaran yang lebih akurat berbasis digital, pengurangan beban pengeluaran lewat bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi, hingga peningkatan produktivitas masyarakat miskin melalui pelatihan dan pemberdayaan usaha. Selain itu penyediaan layanan dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sanitasi. Pengurangan kantong kemiskinan melalui infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. “Namun, semua itu butuh waktu untuk berdampak pada masyarakat seperti Fitriani,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Bupati Sumbawa, Drs. Mohamad Ansori saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan belum lama ini, menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa berdasarkan ADHK dalam empat tahun terakhir (2021–2024) tercatat stabil dengan rata-rata 2,95%. Kondisi ini turut mendukung penurunan persentase kemiskinan ekstrem. Pada 2022 tercatat 2,17% dan sempat meningkat menjadi 3,20% pada 2023. Meski demikian, tren 2023–2024 menunjukkan penurunan kembali, dengan rata-rata penurunan 3,979% per tahun dalam periode 2021–2024. Demikian dengan pendapatan per kapita Sumbawa mengalami pertumbuhan positif. Pada 2024, pendapatan per kapita tercatat Rp 34,5 juta, dan diproyeksikan naik signifikan hingga Rp 55,52 juta pada 2029. Peningkatan ini menggambarkan membaiknya kesejahteraan masyarakat.
Untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025 ini, lanjut Wabup, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan anggaran Rp 243.853.383.129 yang mencakup tiga strategi utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran (perlindungan sosial) sebesar Rp 116,3 miliar melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Sosial Tunai, Top-up bansos regular, serta bantuan untuk lansia, disabilitas, dan anak.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat senilai Rp 68,8 miliar, dengan cara melaksanakan program padat karya, bantuan individu/kelompok, pengembangan usaha ultra mikro dan mikro, akses aset produktif dan pinjaman modal, serta penyediaan sarana prasarana pendukung ekonomi.
Ketiga, mengurangi kantong kemiskinan (Rp 58,6 miliar). Fokusnya pada peningkatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum), pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi, dan penguatan konektivitas antarwilayah.
Strategi lainnya, adanya 14 desa dan kelurahan yang melahirkan inovasi dengan memberikan layanan BPJS Ketenagakerjaan hingga tingkat RT/RW. Adalah Kelurahan Pekat dan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Rhee dan Rhee Loka Kecamatan Rhee, Jotang, serta Pamanto, dan Ongko Kecamatan Empang. Kemudian Desa Moyo Mekar Moyo Hilir, Marga Karya Moyo Hulu, Desa Lawin Kecamatan Ropang, Labuhan Alas Kecamatan Alas, serta Labuhan Sumbawa, Labuhan Aji dan Karang Dima Kecamatan Badas.
Pemerintah daerah juga tengah menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang saat ini dalam tahap harmonisasi di Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Sumbawa untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ).
Desa Kemiskinan Ekstrim dan Pendekatan Program Desa Berdaya
Selain desa miskin, ungkap Wabup, ada 12 desa yang merupakan kantong kemiskinan ekstrim. Yaitu Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk, Pulau Bungin Kecamatan Alas, Usar Mapin Kecamatan Alas Barat, Desa Lape Kecamatan Lape, dan tiga desa di Kecamatan Utan (Motong, Pukat dan Jorok). Berikutnya lima desa di Kecamatan Badas (Labuhan Badas, Karang Dima, Labuhan Aji, Sebotok, dan Bajo Medang).
Untuk meretas desa-desa ini agar keluar dari kondisi kemiskinan ekstrim, Pemda Sumbawa melakukan pendekatan masalah melalui pembangunan desa berdaya.
Yakni terpenuhinya air bersih dengan cara penanganan sumber air bersih (pemeliharaan mata air dan penanaman pohon), sarana dan prasarana (jaringan perpipaan dan bukan perpipaan), dan penyediaan akses air bersih ke rumah tangga. Penanganan sampah melalui pemenuhan sarana prasarana (TPST, TPS3 R, TPA regional pengangkut), merubah prilaku masyarakat, melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemberdayaan masyarakat. Penegakan Perda dan penanganan sampah (3R).
Selanjutnya, penanganan masalah stunting dengan cara pengadaan sarana prasarana (IPAL komunal, PSU, rumah layak huni dan Posyandu Keluarga), penyediaan akses air bersih ke rumah tangga, Jamkesmas dan Jampersal, edukasi kespro, sosialisasi peningkatan usia perkawinan, pencegahan perkawinan anak, pendampingan dalam pendidikan gizi dan perubahan prilaku masyarakat.
Berikutnya penanggulangan kemiskinan meliputi pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Untuk pengurangan pengeluaran dilakukan dengan cara pemberian beasiswa anak tidak mampu, pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, penyediaan Jamkesmas dan jaminan social, penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin.
Sedangkan peningkatan pendapatan dilakukan melalui pelatihan calon tenaga kerja, perluasan akses dengan membangun infrastruktur dasar dan pemberian modal usaha, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran BUMDes, pemberdayaan purna PMI, dan peningkatan kualitas social keagamaan.
Lebih jauh disampaikan Wabup Haji Ansori, bukan hanya pendekatan masalah, pembangunan desa berdaya juga melalui pendekatan keunggulan meliputi Hilirisasi dan Indutri Agromaritim di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industrialisasi.
Seperti perluasan area dan optimalisasi lahan, sarpras penunjang industrialisasi, penyediaan bibit dan obat-obatan, pemberdayaan, penyediaan air bersih, lumbung pangan, budidaya garam, lobster, dan rumput laut, pembangunan jalan, listrik, air dan energi, akses jaringan TIK, penanaman pohon, dan pemuda pelopor.
Untuk pariwisata, pembentukan desa wisata, pengembangan industri kreatif yang mendukung sektor pariwisata, kerjasama dengan pelaku pariwisata, menggelar event-event wisata bahari, peningkatan frekwensi penerbangan, dan penyediaan akses jaringan infrastruktur dasar.
Melalui konsep desa berdaya ini diharapkan akan tercipta desa tanpa kemiskinan, dengan terwujudnya desa sehat, desa mandiri pangan, dan desa wisata maju dan mandiri.
“Semua ini ditandai dengan pelayanan posyandu optimal, desa bebas rentenir, rumah layak huni, UMKM maju, desa digital, desa perkawinan anak nol, penurunan stunting, generasi emas, sanitasi aman dan layak, literasi digital, PAUD, perpustakaan desa, angka anak putus sekolah nol, bebas narkoba, pertanian berkelanjutan, BUMDes maju, hadirnya koperasi merah putih, desa tangguh bencana, terjaminnya konektivitas dan aksesibilitas mulai dari jalan, jembatan, air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi,” bebernya, seraya menyatakan bahwa keberhasilan mengatasi kemiskinan tidak hanya soal menurunkan angka, tetapi menghadirkan kehidupan yang benar-benar layak bagi masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan program pembangunan Desa Berdaya yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan Desa Bebas Kemiskinan, Desa Mandiri Pangan dan Desa Wisata Maju.
Sebagaimana diketahui, NTB memiliki 336 desa kantong kemiskinan termasuk 106 berada dalam kemiskinan ekstrim. Pemprov menargetkan desa-desa tersebut bebas dari kemiskinan melalui pembangunan desa berdaya. Melalui Desa Berdaya juga akan membentuk dan mengembangkan Koperasi Merah Putih serta mengoptimalkan peran New Posyandu sesuai 6 bidang SPM untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maupun mengembangkan desa bebas narkoba dan desa sirkular ekonomi dengan pengelolaan sampah, serta mengembangkan irigasi kelembagaan pengelolaan pertanian berkelanjutan di 1.166 desa/kelurahan.
Pemprov juga mengembangkan lumbung pangan, rumah pangan, desa hijau untuk rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya air di 1.021 desa/kelurahan, membina dan mengembangkan 375 desa wisata, mengoptimalkan peran Pokdarwis, mengembangkan desa bersih-bebas sampah, literasi digital, budaya lokal, tenun dan ekonomi kreatif dari desa.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, menilai kisah yang dialami Ibu Fitriani dan keluarga adalah potret nyata bahwa persoalan kemiskinan tidak sekadar angka di laporan, melainkan tentang manusia yang sedang berjuang untuk hidup dengan layak. Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Ia menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kondisi tersebut dan meyakini banyak keluarga lain yang menghadapi situasi serupa.
Politisi PKS ini memandang bahwa setiap warga berhak atas tempat tinggal yang layak, akses pendidikan yang stabil, serta perlindungan sosial yang memadai, terlebih bagi keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Perpindahan tempat tinggal berulang, terganggunya pendidikan anak, hingga ketidakpastian penghasilan adalah situasi yang tidak boleh dianggap lumrah. Ini merupakan alarm bagi kita semua untuk lebih memperkuat intervensi kebijakan.
Nanang mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan mulai dari penyempurnaan data sasaran, peningkatan layanan dasar, hingga program-program peningkatan pendapatan masyarakat.
“Namun sebagaimana tergambar dalam kisah Ibu Fitriani, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Karena itu, DPRD akan mendorong evaluasi mendalam terkait efektivitas program perlindungan sosial agar tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi keluarga miskin dan penyandang disabilitas.
Memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2025 yang telah dialokasikan lebih dari Rp 243 miliar, untuk memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada warga seperti Ibu Fitriani.
Mengusulkan percepatan penyediaan hunian layak huni, terutama bagi keluarga rentan yang hidup berpindah-pindah.
Mendorong sinergi lintas sektor, termasuk kelurahan dan desa, agar inovasi perlindungan sosial yang sudah berjalan di beberapa wilayah dapat diperluas.
Memastikan sekolah baik reguler maupun SLB mendapat dukungan maksimal, sehingga anak-anak tidak harus berpindah sekolah akibat ketidakstabilan ekonomi keluarga.
DPRD Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus bekerja bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhasil secara statistik, tetapi juga menghasilkan kehidupan yang lebih layak, berdaya, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Sumbawa.
“Tidak ada keberhasilan pembangunan yang bermakna selama masih ada keluarga yang hidup dalam ketidakpastian seperti ini,” pungkasnya. (SR)
