SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22 September 2025) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik di kantor KPU setempat, Senin (22/9).
Kegiatan ini dipimpin Ketua KPU Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, bersama para komisioner, Muhammad Ali S.IP, Heri Kurniawansyah HS, S.AP, MPA, Ardani Hatta S.S, SH, Handono S.Pt, dan Sekretaris KPU, Agus Salim S.Pt.
Ketua KPU Sumbawa, Syamsi Hidayat saat membuka FKP, mengapresiasi para peserta yang hadir dalam forum tersebut. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya KPU dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
“Kami membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai saran dan masukan terkait pelayanan yang kami berikan. Hal ini penting agar pelayanan yang kami jalankan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Syamsi.
Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa memaparkan tujuh sektor layanan utama yang menjadi fokus penyusunan standar pelayanan, yaitu
Layanan Autentifikasi Suara Sah Partai Politik, Layanan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, Layanan Informasi Publik, Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Magang Perguruan Tinggi, Layanan Data Pemilih, dan Layanan Pendidikan Pemilih.
Menurut Syamsi, masukan dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar standar pelayanan yang disusun bersifat partisipatif dan dapat memenuhi harapan publik.
“Kami berharap melalui forum ini, partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga pelayanan KPU Kabupaten Sumbawa dapat semakin berkualitas dan berdampak positif,” tandas Syamsi Hidayat.
Kegiatan FKP ini lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Sumbawa untuk terus memperbaiki pelayanan publik demi mendukung pelaksanaan pemilu dan demokrasi yang sehat di daerah.
FKP ini dihadiri pejabat dari dinas instansi terkait, Bawaslu, Perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pers seperti PWI dan SMSI. (SR)
