MATARAM, samawarea.com (23 September 2025) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan pandangan umum terkait penjelasan Gubernur NTB tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (23/9) yang dihadiri berbagai pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPRD NTB, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sidang dibuka dengan sambutan penuh semangat dari Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., Sekretaris sekaligus juru bicara Fraksi Partai Demokrat, berharap agar rapat paripurna dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Syamsul Fikri juga menyampaikan pentingnya keseimbangan dalam pengawasan APBD yang harus mengutamakan kepentingan rakyat NTB.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan, bahwa perubahan APBD adalah bagian dari respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional maupun global. Fraksi menilai bahwa tahun 2025 merupakan tahun penting pasca-pandemi, di mana pemulihan ekonomi masih menjadi fokus utama, terutama di sektor informal, petani, nelayan, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat NTB.
Namun, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi Provinsi NTB. Yakni pertama, pemulihan ekonomi masyarakat akar rumput. Sektor informal seperti petani, nelayan, dan UMKM masih sangat tertekan pasca-pandemi, memerlukan perhatian dan program yang lebih konkret dari pemerintah.
Kedua, ketimpangan akses pelayanan publik. Masih terdapat kesenjangan besar antara wilayah pesisir dan pegunungan dalam hal akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga, perubahan iklim dan bencana alam. Kejadian-kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir yang mengancam ketahanan pangan daerah. Keempat, kebutuhan infrastruktur digital dan fisik. Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Di akhir pidatonya, Fraksi Partai Demokrat menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 ini dengan cermat dan bertanggung jawab. Fraksi mendukung arah perubahan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pendapatan dan efisiensi belanja.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar transparansi dan partisipasi publik lebih diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran daerah. “Demokrat bersama rakyat, perjuangkan perubahan,” tegas Syamsul Fikri.
Dukungan terhadap perubahan anggaran ini diharapkan akan mendorong kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat NTB, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keberpihakan pada yang membutuhkan. (SR)
