MATARAM, samawarea.com (23 September 2025) – Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB mencatat bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan, seperti pajak kendaraan dan retribusi jasa umum, dinilai sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah. Karena itu ditekankan pentingnya menggali potensi baru melalui sektor pariwisata halal, wisata bahari, ekonomi kreatif, dan digitalisasi layanan perizinan.
Demikian Fraksi Demokrat melalui Jubirnya, Syamsul Fikri S.Ag., M.Si yang juga Sekretaris Fraksi saat menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna terkait penjelasan Gubernur NTB tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (23/9).
Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PAD dilakukan secara transparan. Fikri pun menegaskan bahwa setiap penyertaan modal kepada BUMD harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat NTB.
Terkait dengan belanja daerah, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Adalah Kualitas Belanja versus Kuantitas Belanja. Fraksi menekankan agar setiap kenaikan belanja harus diiringi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi, serta tidak ada program yang tumpang tindih antar OPD.
Kemudian, pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan keadilan wilayah, mengingat banyak daerah tertinggal dan wilayah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dasar.
Selanjutnya, prioritas pada sumber daya manusia dan layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga medis serta infrastruktur sekolah dan puskesmas. Demikian dengan belanja sosial untuk pengurangan ketimpangan. Program perlindungan sosial perlu disesuaikan dengan data kemiskinan terbaru agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. (SR)
