Sumbawa Barat. Samawarea. Com ( 12 September 2025)Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat angkat suara lantang. Sekretaris Komisi II, Iwan Irawan, menuding Badan Urusan Logistik (Bulog) “menahan” pembayaran jagung petani yang sudah lama diserap.
Iwan menyebut ada 142 ton jagung dari lebih dari 40 petani KSB yang belum dibayarkan hingga kini. Jumlah itu terdiri dari 82 ton hasil panen bulan Mei dan tambahan 60 ton dari panen bulan ini.
“Ini tidak bisa dibiarkan! Petani kita sudah menyerahkan hasil panennya sejak berbulan-bulan lalu, tapi uangnya belum mereka terima. Kami kasihan melihat mereka,” tegas Iwan kepada media, Jumat, 12 September 2025.
Iwan mendesak Bulog segera melunasi pembayaran tersebut. Jika tidak, DPRD akan mempertimbangkan memanggil Bulog secara resmi untuk memberikan penjelasan di hadapan dewan.
Tak hanya soal pembayaran, legislator asal Brang Ene itu juga menyoroti pemanfaatan gudang Bulog di Desa Lalar Liang yang hingga kini dinilainya tidak optimal.
Ia mendesak Bulog memperjelas status kerja sama dengan gudang tersebut dan segera membangun gudang baru di atas lahan milik Bulog di Desa Lamusung.
“Kami sudah sampaikan hal ini langsung ke Kanwil Bulog beberapa waktu lalu, tapi tidak ada progres. Bulog harus serius. Kalau perlu, Komisi II akan turun langsung meninjau lapangan,” ancam Iwan.
Politisi PAN itu menilai, keterlambatan pembayaran sudah cukup merugikan petani dan mengancam ketahanan pangan lokal. Komisi II mendesak Bulog tidak menunggu lama dan segera mengambil tindakan nyata.
“Jangan sampai petani kehilangan kepercayaan. Mereka bisa saja enggan menjual ke Bulog lagi, dan ini akan merugikan semua pihak,” pungkas Iwan.
Menanggapi desakan DPRD, Pimpinan Cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, memilih berhati-hati. Ia menyatakan akan mengecek data terlebih dahulu sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Saya harus cek dulu. Setahu saya, kalau sudah diterima sesuai mekanisme, pasti langsung dibayar. Semua ada prosedurnya, dan setelah dibayar barulah menjadi stok pemerintah.
