Oleh: Sambirang Ahmadi (Ketua Komisi III DPRD NTB)
Pulau Sumbawa itu kaya, sangat kaya. Nilai ekonominya ditaksir menembus Rp 40 triliun per tahun. Dari jagung Rp 6,6 triliun, sapi Rp 3 triliun, perikanan dan rumput laut Rp 5,5 triliun, pariwisata Rp 2,5 triliun, hingga tambang kelas dunia lebih dari Rp 20 triliun.
Namun rakyatnya belum sekaya pulaunya. Inilah paradoks yang menempel bertahun-tahun: tanahnya subur, lautnya melimpah, tambangnya raksasa, tapi kesejahteraan masyarakat masih jauh tertinggal.
Papua Dapat Otsus, Sumbawa Lebih Sehat
Bandingkan dengan Papua. APBD Papua pada 2021 mencapai Rp 14,7 triliun, tetapi rapuh. PAD hanya 2–5 persen, selebihnya bergantung Dana Otsus, DAU, dan DAK dari pusat.
Pulau Sumbawa berbeda. Tanpa Otsus, tanpa “top up” khusus, lima kabupaten/kota justru mampu menjaga rasio PAD di kisaran 9–12 persen. Secara fiskal jauh lebih sehat.
- Kabupaten Sumbawa: APBD Rp 2,2 triliun, PAD Rp 230 miliar (10–11%).
- Kabupaten Sumbawa Barat: Rp 1,5 triliun, PAD Rp 200 miliar (13%).
- Kabupaten Dompu: Rp 1,3 triliun, PAD Rp 140 miliar (11%).
- Kabupaten Bima: Rp 2 triliun, PAD Rp 170 miliar (8–9%).
- Kota Bima: Rp 900 miliar, PAD Rp 80 miliar (9%).
Total gabungan: APBD ±Rp 8 triliun, dengan PAD ±Rp 820 miliar. Rasio PAD 9–12 persen, jauh lebih sehat dibanding Papua saat pertama dimekarkan.
Artinya jelas: kalau Papua yang rapuh fiskalnya bisa jadi provinsi, Sumbawa yang lebih sehat justru jauh lebih layak.
Jagung, Sapi, dan Laut: Mesin Pangan Sumbawa
Produksi jagung mencapai 1,2 juta ton per tahun senilai Rp 6,6 triliun. Ternak sapi ±200 ribu ekor (Rp 3 triliun). Perikanan dan rumput laut Rp 5,5 triliun. Nilainya bahkan lebih besar daripada separuh APBD Provinsi NTB.
Sayangnya, sebagian nilai itu bocor keluar: jagung dijual murah ke tengkulak, sapi dihitung hidup tanpa pengolahan, rumput laut diekspor mentah. Jika ada provinsi baru, kebijakan pangan bisa lebih fokus: memperkuat irigasi, menjamin pupuk, membangun rantai dingin ikan, serta mengembangkan industri olahan.
Pulau Sumbawa berpeluang besar menjadi dapur Indonesia Timur.
Batu Hijau, Onto, dan Maluk: Menambang Masa Depan
Sumbawa Barat punya Batu Hijau, salah satu tambang emas–tembaga terbesar dunia. Dompu punya Onto, prospek Batu Hijau kedua. Kabupaten Sumbawa punya potensi Dodo–Rinti. Tiga pusat tambang kelas dunia ada di satu pulau.
Sayangnya, DBH yang masuk ke NTB dari Batu Hijau hanya Rp 388 miliar pada 2023. Padahal di Maluk sudah berdiri smelter. Jika hilirisasi benar-benar dijalankan, Rp 20 triliun nilai tambah bisa bertahan di Pulau Sumbawa—bukan hanya angka ekspor, tetapi juga gaji pekerja, kontraktor lokal, dan industri logam turunan.
Tambang bisa jadi berkah sekaligus ujian: kalau hanya diekspor mentah, rakyat dapat debu; kalau diolah, rakyat ikut sejahtera.
SDM yang Siap
Pulau Sumbawa bukan hanya kaya SDA, tapi juga memiliki SDM yang memadai. Populasinya sekitar 1,6 juta jiwa, dengan 60 persen angkatan kerja produktif. Universitas Samawa, Universitas Teknologi Sumbawa, STKIP Bima, dan kampus-kampus lokal lain telah melahirkan SDM terdidik. Ditambah diaspora Sumbawa yang tersebar di NTB maupun nasional, modal manusia untuk mengelola provinsi baru sudah tersedia.
Restu Politik adalah Kunci
Secara ekonomi, Sumbawa siap. Secara fiskal, sehat. Secara sumber daya, melimpah. Tapi semua itu tak cukup. Pemekaran butuh restu presiden. Tanpa dukungan politik tingkat tinggi, gagasan ini hanya jadi wacana.
Sumbawa butuh keberanian kolektif: bupati, wali kota, DPRD, akademisi, dan masyarakat. Harus satu suara. Jika itu terjadi, kita tak lagi hanya berkata “Sumbawa kaya.” Kita bisa dengan yakin berkata: “Sumbawa kaya, dan rakyatnya ikut sejahtera.”
Kesimpulan
Papua bisa besar karena Otsus. Sumbawa bisa besar karena kemandirian. Kini tinggal menunggu satu hal: restu dan legalitas politik.
Saatnya Pulau Sumbawa berdiri sebagai provinsi baru.
