SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (16 Juli 2025) – Fraksi Demokrat Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna yang digelar Senin (7/7). Pemandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicaranya, Syaipul Arif, yang menyampaikan berbagai kritik konstruktif dan saran strategis kepada Pemerintah Daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemda Sumbawa 2024, namun mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh menutupi catatan-catatan penting dari lembaga auditor negara tersebut. “Kami mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK agar tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang,” tegas Rolan–sapaan akrab Jubir fraksi ini.
Dalam kesmepatan itu Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak semata-mata soal laporan angka, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan publik kepada masyarakat. Mereka meminta agar pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi kesenjangan antara belanja langsung dan tidak langsung.
Kemudian, di bidang pendidikan, fraksi menyoroti dampak kebijakan jalur PPDB yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan lokal. Puluhan siswa dari sekolah-sekolah sekitar tidak dapat diterima di SMPN 1 Labuhan Badas meski secara domisili berdekatan. Hal ini dinilai berisiko menimbulkan angka putus sekolah.
Selain itu, kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi perhatian utama fraksi. Mereka mendukung pembentukan Satgas Gabungan untuk mengatasi distribusi dan spekulasi harga yang meresahkan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengapresiasi proyek jalan selatan senilai Rp320 miliar, tetapi mendesak agar pemerataan pembangunan diperhatikan di wilayah lain seperti Ropang, Lape, dan Orong Telu. Mereka juga menuntut perhatian terhadap kondisi jalan dalam kota Sumbawa Besar sebagai indikator kemajuan daerah.
Sementara itu, di bidang pertambangan, fraksi mengusulkan inisiasi Perda CSR agar seluruh perusahaan, termasuk non-pertambangan, memberikan kontribusi terukur kepada masyarakat. Mereka juga mendesak transparansi atas aktivitas dan kontribusi PT Sumbawa Jutaraya (SJR) dan sikap tegas pemerintah daerah terhadap rencana conveyor PT Amman Mineral dari Dodo-Rinti ke Batu Hijau.
“Pemda Sumbawa harus memiliki daya tawar dan tidak serta merta menyetujui rencana perusahaan yang berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat,” ujar Syaipul menegaskan.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah. Mereka berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi pijakan bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (SR)
