SUMBAWA BESAR, samawarea.com (10 Juni 2025) — Aspirasi pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) menjadi topik utama yang disuarakan berbagai elemen masyarakat saat Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 5 (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat), H. Asaat Abdullah, ST, melanjutkan Reses II, Selasa sore, 10 Juni 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Yellow Villa Bukit Permai, Kelurahan Seketeng Sumbawa ini dihadiri berbagai elemen masyarakat. Ikut mendampingi Haji Saat—sapaan akrab legislator Udayana ini, di antaranya Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Nasdem, Zulfikar Demitri, SH, MH, dan Hasanuddin, serta politisi NasDem Boy Arjuna.
Salah satunya disampaikan Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Zakaria Surbini. Dikatakannya, selama dua bulan terakhir, berbagai langkah konkret telah dilakukan KP4S untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang menginginkan terbentuknya PPS. Pihaknya berharap dukungan penuh dari anggota legislatif terutama asal Pulau Sumbawa terhadap gerakan ini.
“Gerakan ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami sedang menuju legalisasi organisasi melalui akta notaris dan Musda pertama. Selanjutnya, pada Juli mendatang akan ada Rembuk Rakyat di Kabupaten Bima. Kami ingin pusat tahu bahwa ini adalah gerakan seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, bukan hanya Sumbawa dan Sumbawa Barat,” timpal Zulkarnain ST, selaku Sekretaris KP4S.
Ditambahkan Panglima KP4S, Muhammad Taufan, bahwa mewujudkan PPS merupakan gerakan bersama. Meski bukan bagian dari KP4S, ketika tujuannya sama, menjadi bagian dari gerakan bersama.
Ini diamini Iying Gunawan dari Aliansi PPS. Ia sepakat bahwa perjuangan ini tidak hanya diusung oleh satu entitas. “Bila perlu muncul 100 organ selain KP4S untuk memperkuat suara,” ujarnya.
Aspirasi yang sama juga disuarakan Hj Aminah dari Komunitas Perempuan Kawan PMI Cegat Sindikat. Dalam menyuarakan PPS, kalangan perempuan juga ikut berkonstribusi. Sebab Ia meyakini dengan terbentuknya PPS kepentingan masyarakat termasuk perempuan mudah direalisasikan.
Di bagian lain Hj Aminah juga mengangkat isu perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Disebutkannya banyak persoalan yang menimpa PMI di negara penempatan. Mereka direkrut untuk bekerja sebagai cleaning service sesuai surat ijin perekrutan (SIP) tapi dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. “Hari ini kami tangani empat kasus PMI yang bermasalah,” ungkapnya.
Selain PMI, pihaknya juga menangani PMI purna. Tercatat ada 30 ribu PMI Purna di Sumbawa dan 70 persennya tidak terlindungi atau tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Karenanya Ia mendorong dan meminta dukungan anggota DPRD baik kabupaten maupun propinsi untuk menggolkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga mereka bisa mendapat perhatian dan pelindungan.
Sementara Yan Satria—Penggerak Wisata Hiu Paus, Desa Labuan Jambu Kecamatan Tarano. Dalam reses itu, pemuda ini meminta dukungan Haji Saat untuk pengembangan sarana penunjang wisata setempat seperti pelampung keselamatan dan infrastruktur dasar lainnya.
Menanggapi berbagai aspirasi ini, H. Asaat Abdullah menyampaikan bahwa sebagian besar usulan masyarakat diakomodir. Namun tidak semua aspirasi bisa terealisasi karena seleksi yang ketat berbasis administrasi dan verifikasi faktual.
“Semua usulan tetap diakomodir, ketika tidak memenuhi syarat akan tertolak system. Jadi verifikasinya sangat ketat,” imbuhnya.
Terkait PPS, H. Asaat mengapresiasi gerakan KP4S dan dukungan masyarakat luas. “Aksi KP4S yang berjilid-jilid menunjukkan nurani rakyat. Ini bukan gerakan atau milik kelompok atau perorangan. Jangan ada yang mengklaim sebagai pahlawan dari gerakan ini. Ini adalah gerakan rakyat,” tegasnya.
Ia mengakui, bahwa ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi alasan kuat pembentukan PPS.
“Ketimpangan adalah fakta. Di Lombok jalan mantap sudah 97 persen, bahkan ada jalan yang sama diperbaiki berulang-ulang padahal masih sangat bagus. Sedangkan di Sumbawa jalan mantap kurang dari 74 persen, dan banyak yang belum tersentuh. Padahal kami di DPRD sudah mengusulkan dan sudah oke, tapi saat masuk Perkada, justru dicoret. Ini yang membuat kami di DPRD NTB yakin bahwa PPS harus terwujud,” tandasnya.
Mengenai usulan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, pihaknya akan mendorong masuk ke naskah inisiatif DPRD. Dan untuk meminimalisasi kasus yang menimpa PMI, salah satunya peningkatan kompetensi pencari kerja. Untuk kompetensi, pihaknya mengupayakan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumbawa, agar tenaga yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industry, termasuk di luar negeri.
Kemudian sektor kelautan dan wisata terutama Hiu Paus. Ia menyebut bahwa kewenangan sektor kelautan dan perikanan berada di tingkat provinsi. Untuk itu perhatian terhadap persoalan itu menjadi atensinya. (SR)
