SUMBAWA BARAT, samawarea.com (26 Mei 2025) – Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mendapat dukungan salah satu tokoh penting daerah. Salah satunya, Badarudin Duri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif pemekaran wilayah tersebut.
Dalam pernyataan tegas dan penuh semangat, Badarudin menilai bahwa Pulau Sumbawa sudah sangat layak untuk berdiri sebagai provinsi mandiri, baik dari sisi sumber daya alam, kesiapan infrastruktur, maupun dari kesiapan sosial-politik masyarakatnya.
Menurut Badarudin, Pulau Sumbawa memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satu sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah adalah sektor pertambangan, terutama di wilayah Sumbawa Barat yang menjadi rumah bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, yaitu tambang Batu Hijau, Dodo Rinti di Sumbawa, ada juga tambang di Kabupaten Dompu.
“Jika kita bicara potensi, Pulau Sumbawa tidak kalah dengan provinsi lain yang lebih dulu dimekarkan. Pertambangan, kehutanan, pertanian, hingga potensi kelautan kami sangat besar. PPS bukan hanya layak, tapi harus diperjuangkan,” ujar Badarudin saat ditemui usai agenda rapat koordinasi di Taliwang, Jumat (24/5).
Ia juga menambahkan bahwa pemekaran ini bukan sekadar soal status administratif, tetapi juga menjadi jalan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan status sebagai provinsi, daerah-daerah di Pulau Sumbawa bisa mengelola sumber daya secara lebih mandiri dan optimal, sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing.
“Dengan menjadi provinsi, kami bisa lebih fokus membangun dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal. Tidak ada lagi istilah daerah tertinggal jika semua kabupaten/kota di Pulau Sumbawa bahu membahu mewujudkan PPS,” tambahnya.
Dukungan ini juga mencerminkan semangat yang selama ini tumbuh dari masyarakat akar rumput hingga para tokoh elit lokal. Badarudin menyebut bahwa kesadaran kolektif tentang pentingnya pemekaran semakin menguat, seiring dengan dorongan otonomi yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera merespons aspirasi ini dan membuka kembali moratorium pemekaran daerah yang selama ini menjadi kendala utama.
“Kami butuh keadilan pembangunan. Selama ini kami merasa tertinggal dalam banyak hal karena sistem yang terlalu terpusat. PPS adalah jawaban dari harapan masyarakat Pulau Sumbawa selama puluhan tahun,” tegas Badarudin.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, ia juga berkomitmen untuk membawa aspirasi ini dalam forum resmi legislatif dan membangun sinergi lintas kabupaten, termasuk dengan Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menyusun peta jalan menuju terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.
Dengan dukungan politik yang mulai solid dan kekayaan alam yang tak terbantahkan, wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa semakin realistis untuk diperjuangkan. Kini, harapan masyarakat pun menggantung pada respons pemerintah pusat dan keseriusan para pemimpin daerah dalam mengawal proses ini hingga menjadi kenyataan. (SR)
