SUMBAWA BESAR, samawarea.com (10 April 2025) – Berbagai rumor negative jelang mutasi perdana pemerintahan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori mendapat perhatian serius Presidium ITK (Integritas Transformasi Kebijakan) Kabupaten Sumbawa, Abdul Haji S.AP.
Ia menyoroti pentingnya menjaga independensi kepala daerah dari intervensi politik, terutama dalam urusan mutasi jabatan. “Kami sangat menyayangkan jika benar ada praktek suap dan percaloan dalam proses mutasi pejabat. Ini adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap semangat reformasi birokrasi,” ujarnya.
Abdul Haji juga menekankan bahwa tim sukses tidak boleh menjadikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai boneka yang dikendalikan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Mereka adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanah. Kami mendukung penuh langkah Bupati untuk bertindak tegas terhadap oknum pejabat maupun tim sukses yang terlibat. Jangan ragu proses secara hukum,” tegasnya.
Menurutnya, mutasi harus menjadi ajang penyegaran birokrasi yang sehat, bukan ajang dagang jabatan. “Pejabat harus dipilih berdasarkan integritas dan kompetensi. Tidak boleh ada praktek bayar-membayar, titip-menitip, atau lobi politik. Kita ingin Sumbawa dipimpin oleh birokrasi yang profesional dan beretika,” pungkasnya. (SR)
