Sumbawa Barat, Samawarea. Com (8/4/2025) Kasus viral yang menggemparkan masyarakat Sumbawa Barat terkait jenazah seorang bayi yang dibawa pulang menggunakan taksi online dari RSUP NTB ke Kabupaten Sumbawa Barat menuai berbagai tanggapan publik. Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD As-Syifa Sumbawa Barat, dr. Carlof, akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi atas situasi yang terjadi.
Dalam pernyataannya kepada awak media, dr. Carlof menegaskan bahwa pihak RSUD As-Syifa sama sekali tidak mengetahui adanya kejadian meninggalnya seorang bayi di RSUP NTB, apalagi terkait proses pemulangan jenazah menggunakan transportasi umum berbasis aplikasi.
“Kami baru mengetahui peristiwa ini setelah ramai dan viral di media sosial. Perlu kami tegaskan bahwa ibu dari bayi tersebut bukan pasien rujukan dari RSUD As-Syifa. Yang bersangkutan datang secara mandiri ke RSUP NTB untuk melakukan pemeriksaan,” jelas dr. Carlof.
Karena bukan pasien rujukan dari RSUD As-Syifa, maka rumah sakit daerah di Sumbawa Barat itu tidak memiliki akses maupun informasi mengenai proses medis maupun administratif yang dijalani oleh pasien tersebut di RSUP NTB.
“Seandainya ada koordinasi atau informasi yang disampaikan ke kami sejak awal, tentu kami akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam konteks pelayanan, termasuk pemulangan jenazah, kami pasti akan mencari solusi terbaik dan bijaksana untuk membantu keluarga pasien,” tambahnya.
Pernyataan dr. Carlof ini sekaligus merespons berbagai asumsi publik yang mengaitkan kejadian tersebut dengan RSUD As-Syifa. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, termasuk dalam situasi kedukaan.
“Kami turut berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Namun kami juga berharap masyarakat memahami alur rujukan dan pentingnya koordinasi agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman,” pungkasnya.
Kejadian ini menjadi sorotan karena menggambarkan betapa pentingnya sistem rujukan dan komunikasi antar fasilitas kesehatan berjalan secara efektif. Pemerintah daerah dan instansi terkait pun diharapkan dapat mengevaluasi prosedur yang ada agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa depan.
