SUMBAWA BESAR, samawarea.com (7 April 2025) – Kerusakan lingkungan dan pelestarian hutan menjadi topik penting dalam pertemuan antara Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Jarot MP, dan Anggota DPR RI, H. Johan Rosihan ST, yang berlangsung di Pendopo Bupati beberapa waktu lalu.
Dalam Media Gathering yang diadakan di Rumah Aspirasi, Sabtu (5/4), Haji Johan menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumbawa menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan Hutan Sumbawa, meskipun langkah-langkah yang diambil mungkin akan membuatnya tidak populer.
“Pak Bupati menyatakan kepada saya, siap tidak populer untuk menyelamatkan hutan Sumbawa. Beliau menyadari bahwa jika tidak ada tindakan nyata dan pembiaran terus berlangsung, dalam 10 tahun ke depan, Sumbawa akan kehilangan hutan, dan daerah ini bisa menghadapi bencana,” ujar Haji Johan yang juga Pimpinan Banggar DPR RI, mengutip pernyataan Bupati.
Meski diakui Haji Johan, belum ada rincian lengkap mengenai tindakan yang akan diambil, Bupati Sumbawa berencana memulai langkah-langkah dengan memastikan tapal batas hutan yang jelas.
Selanjutnya, Bupati akan mengundang seluruh kepala desa untuk menyosialisasikan tapal batas tersebut serta membangun komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan.
Bupati juga menegaskan bahwa jika ada masyarakat yang melanggar tapal batas dan melakukan perambahan hutan, mereka akan ditangkap dan diproses secara hukum.
“Kata Bupati, tidak ada toleransi bagi para pelaku harus ditangkap dan dipenjara. Nanti anak istri pelaku akan menjadi tanggung jawab Pemda untuk memastikan kelangsungan hidup mereka,” ujar Haji Johan menambahkan.
Selain itu, Pemda Sumbawa telah menjalin kerjasama dengan Pangdam untuk mendirikan markas TNI di wilayah Kecamatan Unter Iwis. Salah satu tujuan utama dari keberadaan markas TNI ini adalah untuk pengamanan kawasan hutan.
Haji Johan memberikan apresiasi terhadap komitmen yang ditunjukkan oleh Bupati Sumbawa. Menurutnya, yang paling penting dari komitmen tersebut adalah bagaimana implementasinya dilakukan di lapangan.
“Sekarang ini, Kementerian Kehutanan sudah terpisah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kebetulan saya berada di Komisi 4 yang lebih fokus pada kebijakan kehutanan. Dalam diskusi dengan Pak Sekjen dan Kementerian Kehutanan, saya sudah mendaftarkan Sumbawa, bersama Maluku dan Sulawesi, untuk menjadi prioritas utama dalam penjagaan hutan,” ungkap Haji Johan.
Ia pun mengharapkan data-data yang lebih detail terkait kondisi hutan di Sumbawa dapat segera dihimpun untuk mendukung upaya tersebut. (SR)
