SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 Februari 2025) – Seribuan tenaga honorer atau non ASN melalui perwakilannya mendatangi gedung DPRD Sumbawa. Kedatangan mereka, Selasa (11/2), untuk menggelar hearing dengan gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD, terkait perjuangannya agar diakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mereka terbagi dalam tiga kategori yaitu R2—eks tenaga honorer THK 2 yang tidak lulus tes PPPK Tahap I, R3-honorer yang terakomodir database BKN tidak lulus PPPK karena tidak ada formasi, serta R4 yang merupakan honorer yang tidak masuk database BKN namun memenuhi syarat mengikuti seleksi PPPK. Kategori R4 ini rencananya akan mengikuti tes PPPK tahap kedua, April 2025 mendatang.
Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Muhammad Faesal S.AP., M.M.Inov dan dihadiri anggota Komisi I dan IV, di antaranya H Jabir S.Pd, Bunardi A.Md.PI, Marliaten, H. Zainuddin Sirat, I Ketut Sawitra dan Syukri HS bersama tim ahli DPRD Kabupaten Sumbawa.
Sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa hadir Kepala BKAD Didi Hermansyah SE, Kabid Anggaran Dedy Ruslan, Kabag Organisasi Arif Alamsyah S.STP.M.Si, Sekretaris Dikbud Sudarli SPt., M.Si, Kabid Pengadaan Tenaga Kepegawaian BKPSDM Serahulluddin dan jajaran. Selain itu Pengurus PGRI kabupaten Sumbawa bersama perwakilan tenaga honorer guru, Satpol PP, Damkarmat dan tenaga teknis lainnya.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua III PGRI Kabupaten Sumbawa, Muhammad Redi S.Pd menyampaikan bahwa PGRI menjadi wadah bagi guru dan komunitas lainnya untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait status dan kesejahteraan tenaga honorer R2, R3, P3K, serta operator sekolah.
Terkait dengan tenaga teknis dari operator sekolah yang mengikuti tes P3K dan lulus, Muhammad Redi berharap dapat dikembalikan ke posisi semula sebagai operator sekolah. Hal ini untuk menghindari kekosongan operator di sekolah-sekolah dan memastikan operator tetap bekerja dan berpenghasilan.
“Operator sekolah ini adalah jantung di beberapa sekolah. Tidak mungkin seorang kepala sekolah menjadi operator, tidak mungkin juga guru,” ujar Redi
Selain itu Redi mengakui banyaknya tenaga honorer yang masuk database BKN dan non-database, belum lulus. Banyak juga tenaga honorer dengan masa kerja antara 1–2 tahun. Mereka meminta kepastian atas nasib tenaga honorer ini, apakah ada seleksi tahap kedua atau opsi lainnya.
Heni Handayati S.Pd selaku Ketua Badan Khusus P3K dan Honorer PGRI Kabupaten Sumbawa, menyebutkan jumlah tenaga honorer status R2 dan R3 dari tenaga teknis, kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan yang mengikuti tes P3K mencapai 893 orang. Rinciannya, R2 26 orang dan R3 867 orang.
Mereka awalnya tidak mengetahui adanya kategori “penuh waktu” dan “paruh waktu”. Setelah pengumuman, barulah diketahui adanya Kepmen PAN No. 16 Tahun 2025.
“Kami ingin mendapat kejelasan terkait penetapan status paruh waktu ini, berapa lama akan berlangsung, dan bagaimana kepastian upah minimum bagi mereka. Kami meminta penetapan segera untuk teman-teman R2 dan R3,” pintanya.
Heni juga menyoroti masalah perpanjangan SK bagi P3K yang akan habis masa kontraknya pada Desember 2025. Heni mempertanyakan apakah perpanjangan SK akan otomatis atau ada proses pemberkasan ulang.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi I, Muhammad Faesal mengatakan bahwa fokus hearing adalah penyelesaian status R2 dan R3 pada seleksi P3K tahap pertama. Dalam hal ini dibutuhkan kajian akan keberlanjutan tenaga honorer sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sementara Anggota Komisi I, H Zainuddin Sirat meminta seluruh tenaga honorer untuk tetap tenang dan percaya bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut hingga ada kejelasan status.
“Kami akan membawa hasil pertemuan hari ini kepada pemerintah pusat, bila perlu ke DPR RI karena merekalah yang membuat regulasi maupun juklak-juknisnya. Bagaimanapun kita mati-matian untuk menekan Pemda tak aka nada hasilnya karena mereka hanyalah sebagai pelaksana. Kita harus ke pusat sebagai bentuk komitmen kita untuk memperjuangkan nasib dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Sumbawa,” tegasnya. (SR)
