Sumbawa Barat, Samawarea. Com ( 23/12/2024)
Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penting bagi demokrasi di Sumbawa Barat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat akan meluncurkan program “Pelopor Desa Demokrasi”, sebuah inisiatif yang dirancang untuk menciptakan embrio demokrasi di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai agenda politik lokal, seperti pemilihan kepala desa (Pilkades), serta kegiatan demokrasi lainnya yang akan datang.
Dalam acara media gathering yang berlangsung pada Senin, 23 Desember 2024 di Aula Kedai Sawah, Gufran, S.Pd.I., MM.Inov, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Sumbawa Barat, menjelaskan bahwa program ini adalah pilot project yang pertama kali diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gufran menyampaikan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses demokrasi kepada masyarakat desa.
“Program ini tidak hanya untuk kepentingan politik skala nasional, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi lokal, terutama dalam kegiatan seperti Pilkades dan musyawarah pembangunan desa,” jelas Gufran.
Sebagai langkah awal, pada tahun 2024, program ini telah dijalankan di dua desa, yakni Desa Kokarlian dan Desa Pasir Putih. Kedua desa ini dipilih karena memiliki tantangan, seperti tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan kerawanan konflik. Pengalaman dari pelaksanaan awal ini menjadi pijakan bagi KPU Sumbawa Barat untuk memperluas program ke tujuh desa lainnya di tahun 2025, yang dipilih berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing.
Fokus utama program ini adalah melibatkan pemuda dan masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat. Gufran menambahkan, “Kami menargetkan tujuh desa berikutnya sebagai sasaran, dengan prioritas melibatkan tokoh pemuda yang dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat.”
Namun, Gufran menegaskan bahwa kesuksesan program ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. “Kami butuh dukungan dari semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan efektif,” tegasnya.
Melalui program “Pelopor Desa Demokrasi,” KPU Sumbawa Barat berkomitmen menciptakan lingkungan demokrasi yang inklusif, di mana setiap elemen masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dan bersuara. Diharapkan, desa-desa di Sumbawa Barat bisa menjadi model demokrasi yang dapat diadopsi oleh daerah lain di masa mendatang.
“Semoga program ini dapat menjadi solusi atas tantangan demokrasi, khususnya di pedesaan, sekaligus memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mengimplementasikan program serupa,” pungkas Gufran.
