Sekolah di Sumbawa Butuh 180 Ruang Kelas Baru

oleh -365 Dilihat
Kabid SD, Mohammad Husnul Alwan S.Ag

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (21 Oktober 2024) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbu) Kabupaten Sumbawa mencatat SD dan SMP di daerah ini membutuhkan 180 ruang kelas baru (RKB). Selain kekurangan kelas yang tidak sebanding dengan jumlah murid, kebutuhan ini karena banyak ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Kadis Dikbud Kabupaten Sumbawa yang dikonfirmasi samawarea.com melalui Kabid SD, Mohammad Husnul Alwan S.Ag saat mendampingi Pjs. Bupati berkunjung ke SDN Terata, Sabtu (19/10) kemarin, mengakui jumlah tersebut.

“Benar, hasil pendataan kami, ada 180 ruang kelas baru yang dibutuhkan di SD dan SMP seluruh Kabupaten Sumbawa,” ungkap Alwan—sapaan akrabnya.

Untuk pengadaan RKB ini, Alwan mengaku sudah masuk dalam perencanaan selama 5 tahun kedepan. Saat ini tengah dilakukan pembahasan RPJMD. Pihaknya akan memanfaatkannya untuk mengusulkan pemnbangunan RKB tersebut secara bertahap.

Baca Juga  Jamnas IMI di NTB Sambut MotoGP 2021

“Dari 180 RKB yang dibutuhkan ini, setiap tahunnya kita kerjakan berapa, sampai tuntas nanti pada lima tahun mendatang,” ujar Alwan, seraya menyebutkan anggaran pembiayaan berasal dari dua sumber, yaitu APBD Sumbawa dan APBN.

Sedangkan penanganan sekolah yang rusak atau rehab, Alwan mengatakan Dinas Dikbud tengah melakukan pendataan atau verifikasi data kerusakan yang diusulkan sekolah. Dalam pendataan dan verifikasi lapangan ini, pihaknya melibatkan Dinas PUPR.

“Nanti tim dari dinas PUPR yang menentukan tingkat kerusakan. Biasanya sekolah mengajukan kondisi rusak berat, padahal kenyataannya rusak sedang atau ringan. Sebaliknya diusulkan rusak sedang, padahal rusak berat. Jadi, dinas terkait yang akan menilai mana rusak ringan, sedang dan rusak berat,” ujarnya.

Baca Juga  HMS Dorong CPMI dan PMI Terus Belajar Agar Tidak Terjebak Masalah

Dengan telah dilakukan pendataan kerusakan, sambung Alwan, pihaknya akan memiliki basis data yang menjadi acuan dalam pengusulan baimk baik ke pemerintah daerah maupun pusat.

“Tahun ini kita focus pendataan, tahun depan pengusulan dan tahun berikutnya pengerjaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran,” pungkasnya. (SR)

rokok NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *