Empat Pimpinan DPRD Sumbawa Didefinitifkan, ini Pesan Pjs Bupati

oleh -419 Dilihat

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 Oktober 2024) – Empat pimpinan  DPRD Kabupaten Sumbawa didefinitifkan. Prosesi ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Sumbawa masa jabatan 2024-2029.

Keempat pimpinan definitive ini adalah Nanang Nasiruddin, S.AP, M.M. inov sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa (PKS), H. Berlian Rayes, S.Ag. M.Si., M.M Inov sebagai Wakil Ketua I (Golkar), Gitta Liesbano, SH,M.Kn sebagai Wakil Ketua II DPRD (PDIP), dan Zulfikar Demitry, SH, MH sebagai Wakil Ketua III DPRD (Nasdem).

Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Sumbawa, Dr. Najamuddin Amy S.Sos., M.Si menyampaikan selamat atas terpilihnya pimpinan definitif DPRD Sumbawa masa jabatan 2024-2029, dengan harapan dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya kepemimpinan yang baru, lanjut Najam, DPRD Sumbawa dapat memberikan energi baru bagi lembaga legislatif, sehingga mampu memperkuat kerja sama dengan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.

Tak hanya itu, Dr. Najam juga menegaskan bahwa tahun ini, pemerintah sedang berada dalam situasi yang sangat penting baik di tingkat nasional maupun daerah. Yakni menyambut transisi kepemimpinan nasional dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu pemerintah harus siap menyambut berbagai program unggulan yang dicanangkan dalam 100 hari pertama pemerintahan ini.

Kemudian, Pjs. Bupati menyebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam dua minggu terakhir sebagai Penjabat Sementara Bupati Sumbawa antara lain, melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa, seperti beberapa unit pelayanan kesehatan dan sekolah, melakukan pendistribusian air bersih ke beberapa kecamatan, penanaman mangrove, penyerahan bantuan sosial dan insentif bagi tenaga keagamaan di beberapa kecamatan, dan lainnya.

Dr. Najam mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, partai politik, lembaga masyarakat, hingga tokoh agama dan pemuda untuk menggunakan hak pilih dan mengawal proses demokrasi dengan baik pada pilkada 2024 mendatang. (SR)

hpn2026 nusantara pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *