Sudah Dianggarkan, Rafiq Desak Pemda Cairkan Bantuan KUBe Senilai 3,5 Milyar

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (14 September 2024) – Bantuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang telah dianggarkan dalam APBD 2024, hingga kini belum direalisasikan. Padahal bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat dalam upaya mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi perhatian serius Anggota DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq SH.

Kepada media ini, Ia mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera merealisasikan bantuan itu mengingat saat ini sangat dibutuhkan rakyat Sumbawa. “Kepentingan rakyat harus diutamakan, program KUBe sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Jumat (13/9).

Rafiq meminta agar proses verifikasi dan pencairan dana KUBe dilakukan secara cepat, transparan dan akuntabel mengingat proposal tersebut telah diterima oleh Dinas Sosial dan telah melewati proses pembahasan di Badan anggaran DPRD kabupaten Sumbawa.

Ketua DPRD Sumbawa periode 2019-2024 itu sangat memahami program KUBe dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi peningkatan pendapatan atau pengembangan usaha kecil.

“Program KUBe ini sebagai wujud hadirnya pemerintahan yang dialokasikan salah satunya melalui Pokir saya. Ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat khususnya di daerah pemilihan (Dapil) 5,” kata Rafiq.

Sebagai pemilik Pokir tersebut, Rafiq mengaku telah menganggarkan untuk KUBe kepada 61 kelompok di Dapil 5 senilai Rp 3,5 Milyar.

“Sekarang eksekusinya ada di Dinas Sosial. Kami harap Dinas Sosial untuk segera memverifikasi kelompok yang diusulkan sesuai proposal yang sudah diterima. Semua mekanisme pembahasan anggarannya sudah selesai dan penerimanya sudah ada. Tinggal direalisasikan,” tandasnya.

Masalah realisasi bantuan KUBe, tegas Rafiq, tidak ada kaitannya dia menjadi calon Bupati Sumbawa, melainkan menyangkut kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Ia juga meminta Dinas PMD Sumbawa dan Inspektorat untuk mengatensi persoalan ini karena ada beberapa kepala desa yang tahun terkesan menghalangi program ini.

“Kami minta ini menjadi atensi Insopektorat dan Dinas PMD untuk membina sejumlah kepala desa  agar tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat,” tegasnya. (SR)