SUMBAWA BESAR, samawarea.com (18 Desember 2023) – Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Rakorda PDI Perjuangan se Pulau Sumbawa, Ridwan Amor, membantah dengan tegas klarifikasi dari PT Pelindo terkait dengan pelarangan kegiatan bakti social pengobatan gratis RS Apung Laksamana Malahayati.
Kepada samawarea.com, Senin (16/12) pagi, Amor—sapaan akrabnya, menilai klarifikasi PT Pelindo melalui Karlinda Sari selaku Senior Manager Hukum dan Humas, tidak sesuai fakta. PT Pelindo menurut Amor, secara jelas menolak adanya pengobatan gratis tersebut.
Ia juga membantah alasan Pelindo bahwa pelarangan kegiatan bakti social itu dilakukan untuk menjaga integritas area pelabuhan sebagai upaya mencegah gangguan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas semua pihak baik dari segi keamanan maupun efisiensi operasional pelabuhan.
Ditegaskan Amor, bahwa alasan Pelindo tersebut sangat mengada-ada. Sebab, ungkap Amor, sesuai surat permohonan, bakti social pengobatan gratis yang diajukan pihaknya tidak dilaksanakan di dalam area pelabuhan, melainkan di luar area. Itupun dilengkapi dengan surat izin dan rekomendasi dari berbagai pihak.
Amor menceritakan, berawal dari adanya perintah DPP PDIP agar mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan kegiatan bakti social pengobatan gratis RS Apung Laksamana Malahayati di Kabupaten Sumbawa. Pada tanggal 5 Desember 2023, Amor mengaku langsung berkoordinasi dengan KSOP dan Pelindo Badas. Mereka disarankan bersurat ke KSOP dengan tembusan PT Pelindo. “Hari itu juga saya buat surat dan antar ke Pelindo dan KSOP,” kata Amor.
Berselang dua hari, Amor mengaku dihubungi pihak pelabuhan bernama Irawan. Kebetulan di dalam surat yang disampaikan ke KSOP dan Pelindo ada tercatat kontak personnya. Dari komunikasi via saluran seluler, pihak pelabuhan menginformasikan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh panitia bakti social tersebut termasuk biaya sandar kapal, dan dibayarkan nanti saat hendak meninggalkan pelabuhan.
Tiga hari kemudian, pihak pelabuhan juga menghubungi panitia meminta untuk mengurus surat-surat terkait pelaksanaan bakti social di luar area pelabuhan yang kebetulan masih tanah milik Pelindo. Selain itu melarang agar saat kegiatan, tidak memasang segala bentuk atribut partai.
Atas permintaan itu, panitia mengurus rekomendasi ke Kades Badas, Camat Badas dan KP3 Badas untuk penggunaan area di luar pelabuhan. Bukan hanya itu, panitia juga mengajukan surat izin kegiatan ke Polres Sumbawa. “Semua yang diminta kita penuhi,” imbuhnya.
Tepat 13 Desember, RS Apung Laksamana Malahayati tiba dan bersandar di Pelabuhan Badas. Esoknya, 14 Desember dilakukan persiapan dan rencananya 15 Desember langsung melaksanakan pengobatan gratis. Namun di luar dugaan, Pelindo dan KSOP melarang kegiatan tersebut baik di dalam maupun di luar pelabhuhan. Alasannya, bakti social tersebut adalah kegiatan politik partai.
“Kami pun merasa heran. Padahal kegiatan tidak dilaksanakan di dalam pelabuhan, semua persyaratan sudah kami penuhi dan ada rekomendasi dari masing-masing pihak, permintaan KSOP dan Pelindo sudah kami turuti, tiba-tiba ada larangan yang tidak jelas alasannya. Apalagi muncul alasan tidak masuk akal, bahwa kegiatan bakti social PDI Perjuangan mengganggu operasional pelabuhan. Inikan aneh, sebab kegiatan kami di luar pelabuhan, bukan di dalam,” sesalnya.
Amor menilai, larangan kegiatan bakti social oleh Pelindo dan KSOP, bermuatan politis. Dua institusi itu terindikasi telah ikut memainkan peran politik.
Bagaimana dengan klarifikasi Pelindo yang berkomitmen mendukung kegiatan bakti social pengobatan gratis yang dibuktikan dengan pemberian izin sandar oleh KSOP dan pelayanan sandar KM Laksamana Malahayati oleh Pelindo Cabang Badas di Dermaga 2 Pelabuhan Badas ?
Amor mengatakan, izin sandar dan pelayanan sandar itu bersifat bisnis, bukan sosial. Sebab semua kegiatan yang dilakukan di pelabuhan ada biayanya yang nantinya akan dibayar setelah kapal akan meninggalkan pelabuhan. “Ini lebih ke bisnis. Karena kami bayar sebagaimana umumnya,” pungkasnya. (SR)
