KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS KOMINFO KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SUMBAWA BARAT, samawarea.com (2 Oktober 2023) – Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST memimpin rapat koordinasi untuk merumuskan penanganan gangguan dan kemacetan lalulintas di ruas jalan Jereweh-Maluk titik Pola mata.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Fitrah, Senin (2/10/2023) dipandu Kadis Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd, dan dihadiri Ahmad Salim (PT. AMNT), Plt Kasat Pol PP Ibrahim, S.Sos, Sekretaris Dinas PUPR, dan Kasatlantas Polres Sumbawa Barat.
Pertemuan tersebut diharapkan untuk dapat menemukan titik temu terkait dengan persoalan di lapangan, dan cara agar segera dilakukan langkah-langkah kongkrit.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST mengaku gelisah dengan kondisi jalan tersebut. Meski statusnya jalan negara kelas 1 yang menjadi wewenang pemerintah pusat dalam penanganannya, namun pemerintah daerah tidak boleh diam melihat kondisinya sekarang ini. Kerap terjadi kecelakaan, dan kemacetan, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan material.
Wabup mengakui telah melakukan koordinasi dengan Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah II Propinsi NTB. Hasil koordinasi, pihak Satker mengatakan harus dilakukan rekonstruksi jalan sepanjang 1,2 kilometer dan tentunya ini akan terjadi pelebaran jalan nasional, yang nantinya membutuhkan lahan sekitar 1 hektar lebih.
“InsyaAllah PT. AMNT dan pemerintah pusat melalui Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah II Propinsi NTB, akan membantu kita melalui APBN pada tahun 2024,” ungkap Wabup.
Terkait dengan penanganan jangka pendek, Wabup meminta kepada Dinas Perhubungan KSB, dan Sat Pol PP KSB, berkoordinasi dengan Polres Sumbawa Barat untuk memikirkan cara agar truk dengan muatan berat menuju ke Benete dapat diawasi.
“Perlu dilakukannya cek point kendaraan yang hendak menuju ke Benete. Diberikan peringatan kepada kendaraan yang rawan melewati jalan menuju ke Benete tersebut atau tidak memenuhi standar sesuai dengan SOP yang berlaku. Perlu ada posko di tempat pemberhentian, yang jauh jaraknya dengan lokasi yang rawan itu,” pintanya.
Wabup juga menekankan agar langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai aturan, agar tidak bermasalah di kemudian hari.
Wabup meminta kepada Camat Jereweh dan Dinas PUPR KSB segera turun lapangan, mengecek kondisi, mengukur berapa kebutuhan lahan beserta biayanya untuk selanjutnya disampaikan kepada AMNT. Dinas PUPR KSB segera menyusun proposal untuk selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian PUPR.
Sementara untuk penanganan jangka pendek penanganan kemacetan dan kecelakaan di Tanjakan Pola Mata, Wabup meminta Satpol Pol PP, Dinas Perhubungan dan Polres KSB membuat SOP pengawasan terhadap kendaraan bermuatan besar, membuat posko, dan menyiapkan petugas di posko yang telah disediakan. Dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan sosialisasi bersama dengan para Subkont PT. AMNT agar mereka juga harus mengikuti kesepakatan dan ikut memberikan solusi terhadap persoalan yang ada.
“Ini bukan untuk menyulitkan mereka para Subkont, tetapi mencari solusi untuk kenyamanan bersama,” pungkasnya. (HEN/SR)
