MATARAM, samawarea.com (6 Juni 2023) – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB, Selasa (6/6/2023) di Lombok Raya Hotel Mataram.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, dan mengambil tema “Perubahan Mindsite Masyarakat dan Pendekatan Sosial dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara”. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati/Walikota, se-NTB bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikan arahan terkait dengan kondisi kemiskinan di NTB. Dikatakan Wagub, bahwa barometer keberhasilan sebuah daerah dalam membangun bukan berdasarkan jumlah bantuan.
“Bayangkan saja bahwa kita sekarang berada pada posisi 3 se-Indonesia yang paling banyak menerima bantuan dari pusat, setelah Papua dan NTT. Bagaimana saya tidak merasa sedih,” ungkap Wagub.
“Ini tidak akan pernah selesai. Kita selalu banyak mendapatkan bantuan tetapi tetap miskin. Ini berkaitan erat dengan DTKS-nya. Yang mendata DTKS jangan sampai memasukkan data keluarganya, kerabatnya, temannya. Justru yang berhak mendapatkan bantuan tidak tercatat. Akibatnya tetap saja angka kemiskinan seperti itu saja. Inilah PR besar bagi kita yang harus betul-betul kita perbaiki. Masyarakat jangan sampai menganggap bahwa bantuan ini seolah-olah kewajiban. Jangan sampai itu yang kita pelihara dan pertahankan terus menerus. Kalau itu yang kita lakukan sampai kapanpun tidak akan selesai-selesai data kemiskinan kita. Itulah yang saya sebut perlunya perubahan mindsite. Bagi para kepala desa dan kepala daerah, jangan sampai takut tidak terpilih karena masyarakatnya tidak kita beri bantuan,” imbuhnya.
Wagup kemudian menambahkan bahwa, DTKS harus diperbaiki. Ia berharap akhir Juli atau awal Agustus akan kembali menggelar rapat, tentunya data DTKS tuntas. “Ketika September survei, data kita sudah siap. Bulan ini terakhir kita perbaiki data. Saya berharap data kita Bulan Agustus sudah selesai semua,” pinta Wagub.
Sementara Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST memberikan pendapat bahwa, berbicara tentang kemiskinan tidak akan habis. Kalau presiden Jokowi mengharapkan angka nol % kemiskinan, tentu semua kepala daerah berupaya untuk menghabiskan angka kemiskinan tersebut.
“Kami di Kabupaten Sumbawa Barat selalu berusaha merubah mindsite. Banyak hal yang terjadi berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di pertemuan sebelumnya saya sudah usulkan, ayo kita gedor Kementerian Sosial secara bersama-sama. Kepala desa sebenarnya sudah berusaha membuat data semakismal mungkin, tapi data tidak mau berubah. Sebelum merubah mindsite, mari kita perbaiki data sesuai dengan harapan kepala desa,” ujarnya.
Wabup menambahkan, langkah yang diambil untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim, KSB adalah kabupaten pertama yang sudah melakukan APBDP di 2023.
“Alhamdulillah kami melakukan intervensi dengan program pemberian bantuan kepada 171.000 orang dari Bulan Juli hingga Desember. Bantuan dengan nilai 600 ribu per orang setiap bulan berdasarkan data lapangan by name by addres,” bebernya.
Terkait pemberian bantuan selama ini, Wabup memaparkan bahwa ada hal yang menarik. Terkadang ketika diberikan bantuan, ada yang kena bantuan adalah mereka yang berstatus hampir kaya, hampir miskin, dan orang miskin. Jadi Kepala desa memberikan bantuan rata setiap kepala tanpa membedakan status dari mereka. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadi di kabupaten lain.
“Kenapa ini terjadi, karena DTKS yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Ada yang dulunya miskin sekarang sudah berubah status menjadi mampu, mau dikeluarkan dari data tidak bisa, akhirnya tetap menerima bantuan. Solusinya mari secara bersama-sama kita gedor Kementerian terkait perbaikan data yang ada,” ajak Wabup. (HEN/SR)
