SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (8 Juli 2022)–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti skema pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir. Skema ini menggambarkan kemunduran yang cukup signifikan. Demikian dengan sektor belanja daerah.
Untuk diketahui, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp. 1.641.087.665.384,41 (1,64 Triliun) tidak jauh selisih dengan realisasi pendapatan tahun 2020 yaitu Rp 1.630.120.914.390,99 (1,63 trilyun). Hal ini terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2019 senilai Rp. 1.782.258.661.702,96 (1,78 triliun).
“Karena itu fraksi kami meminta penjelasan pemerintah daerah terkait hal itu, karena sangatlah mustahil untuk mewujudkan pembangunan maksimal dan merata di Kabupaten Sumbawa tanpa ada upaya serius pemerintah daerah dalam peningkatan sektor PAD kita,” kata Gitta Liesbano SH., M.Kn selaku Jubir Fraksi PDIP pada Sidang Paripurna beragendakan pandangan umum fraksi menanggapi penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021, Kamis (7/7).
PDIP ungkap Gitta, memberikan beberapa catatan. Adalah, terhadap pendapatan asli daerah, Fraksi memandang masih tidak sejalan dengan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Sumbawa. Untuk itu optimalisasi percepatan pembangunan daerah menjadi permasalahan yang berulang-ulang mengingat ketergantungan fiskal daerah kepada pemerintah pusat.
Fraksi pun mendorong pemerintah daerah secara berkesinambungan senantiasa menggali dan memulai pengelolaan maksimal sumberdaya potensial daerah. Evaluasi secara intens dan serius terhadap OPD pengelola dalam rangka memastikan PAD dari potensi riil maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Masih banyak sektor pembangunan yang tidak tercover oleh APBD. Terutama pembangunan sektor infrastruktur jalan yang menjadi pondasi dasar segala sektor baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik maupun politik. Hal ini sangat penting menjadi perhatian kita bersama baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat,” imbuhnya.
Selanjutnya, terhadap sektor komponen belanja daerah tahun 2021 antara porsi belanja publik dengan belanja aparatur, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar strategi pembangunan yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan SKPD benar-benar direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian khususnya anggaran belanja publik dapat dipastikan digunakan sebesar-besarnya dan memberi manfaat positif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Untuk
Itu Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan penting agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat Sumbawa. (SR)
