MATARAM, samawarea.com (3 Agustus 2026) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan konsep transformasi sektor pertanian melalui konsolidasi pengelolaan lahan yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Konsep tersebut diyakini dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Gagasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8). Musda mengangkat tema “Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Miq Iqbal menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi daerah. Namun, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, melainkan juga harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Ia mengungkapkan, hingga pertengahan 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 131, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat sebesar 135.
“Capaian ini menunjukkan bahwa usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa sektor pertanian memiliki prospek cerah dan layak mendapat dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan masih besarnya tantangan yang dihadapi petani NTB. Sekitar 70 persen petani merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan yang sempit, bahkan sebagian tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi tinggi dan efisiensi usaha sulit dicapai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Miq Iqbal menawarkan pendekatan baru melalui pengelolaan lahan secara kolektif, terinspirasi dari keberhasilan FELDA Malaysia dalam mengonsolidasikan lahan pertanian sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani.
Menurutnya, yang perlu diadopsi bukan sistem FELDA secara utuh, melainkan prinsip keberhasilannya, yakni menciptakan skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan lahan secara bersama.
Ia mencontohkan hamparan sawah di Kabupaten Lombok Tengah yang secara fisik tampak menyatu, namun dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan berbeda. Jika seluruh lahan tersebut dikelola secara kolektif melalui koperasi multipihak atau badan usaha profesional, biaya produksi dapat ditekan karena penggunaan alat dan mesin pertanian, benih, pupuk hingga pemasaran dilakukan secara bersama.
“Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Selain memperoleh keuntungan dari hasil budidaya, lanjut Gubernur, petani juga dapat mengembangkan usaha bernilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian, distribusi hingga hilirisasi komoditas.
Karena itu, ia mengajak HKTI NTB bersama seluruh pemangku kepentingan merumuskan model pembangunan pertanian yang lebih modern, efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Willgo Zainar yang kembali terpilih sebagai Ketua HKTI Provinsi NTB. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong transformasi sektor pertanian, penguatan kelembagaan petani, percepatan hilirisasi komoditas pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani di seluruh wilayah NTB.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terbangunnya ekosistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing melalui konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, hilirisasi hasil pertanian, serta kolaborasi antara pemerintah, HKTI, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong Nilai Tukar Petani mendekati angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani dan semakin kokohnya fondasi ekonomi daerah menuju NTB Makmur Mendunia. (SR)
