SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan perhatian serius terhadap harus dialokasikannya belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK formasi 2021 sebesar Rp 50,51 milyar. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya fleksibilitas alokasi belanja daerah sedikitnya Rp 104,27 milyar.
Fraksi Partai Demokrat melalui Jubirnya, Budi Kurniawan, ST pada Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11), sangat menyayangkan tidak konsistennya pemerintah pusat dengan rencana awal dirancangnya program PPPK ini yang seharusnya gaji dan tunjangannya dibebankan pada APBN.
Tetapi, dengan dikeluarkannya Perpres nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K, maka pembiayaan gaji dan tunjangan P3K yang diangkat di daerah harus dibebankan kepada APBD. Perpres ini dinilai seolah-olah menekan dan memaksa daerah untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan P3K ini dalam APBD setiap tahunnya. Ini menyebabkan belanja-belanja prioritas, pokok-pokok pikiran DPRD dan belanja-belanja urusan SKPD, yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2022 harus dirasionalisasi secara signifikan.
Fraksi partai demokrat berharap kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan dengan serius apa yang menjadi harapan Fraksi Partai Demokrat sehingga apa yang telah disepakati bersama dalam
KUA dan PPAS tidak dilakukan rasionalisasi sepihak oleh pemerintah daerah. “Harusnya kita duduk bersama kembali kalaupun hal itu akan diadakan rasionalisasi sehingga keharmonisan antar pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga,” tandasnya.
Fraksi Partai Demokrat juga berharap RAPBD Tahun 2022 menjadi momentum untuk dilakukannya konsolidasi fiskal baik dari sisi penerimaan, belanja, serta pembiayaan sehingga diperoleh postur APBD 2022 yang sehat, prudent, antisipatif dan mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang untuk melanjutkan pemulihan ekonomi tahun 2021 yang masih mengalami kendala.
Seperti adanya iklim yang belum kondusif, masih tingginya biaya investasi dan belum efisiennya regulasi serta situasi yang tidak bisa diprediksi akibat pandemi covid-19 yang masih membayangi. Selain itu, dalam upaya pemulihan ekonomi tahun 2022, belanja daerah diharapkan dapat memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di bagian lain Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah untuk terus mendorong terjadinya belanja daerah yang bersifat result based, efektif, efisien, terukur dan teruji sehingga pelaksanaan anggaran tidak sekedar business as usual. (SR)
