SAMAWAREA PARLEMETARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)
Adanya rencana pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022 naik 7% atau bertambah Rp 116,94 milyar dan meningkatnya belanja daerah sehingga terjadi deficit anggaran, serta menetapkan belanja mandatori untuk pelayanan dasar sesuai amanat undang-undang, mendapat tanggapan dari Fraksi Golkar DPRD Sumbawa.
Melalui Jubirnya, Ahmadul Kusasih SH pada Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11), Fraksi Golkar mengharapkan pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pasar Seketeng, RSUD dan puskesmas, BUMD serta obyek wisata andalan, sebagai kompenan penting dalam peningkatan APBD.
Sehubungan dengan adanya beberapa event dunia di wilayah NTB, Fraksi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat mengambil multiplier effect dari kegiatan tersebut dengan mengandeng seluruh stakeholder dalam memaksimalkan potensi parawisata baik wisata alam, wisata sejarah dan wisata kuliner, guna menyukseskan 10 program unggulan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban.
Dalam kesempatan itu Fraksi Golkar menyoroti anggaran Rp 104,27 milyar untuk fleksibilitas alokasi belanja daerah serta anggaran Rp 50,51 milyar untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK formasi 2021. Pemerintah daerah harus dapat menyakinkan pemerintah pusat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan jawab pemerintah pusat. Jika tidak, maka harus dipikirkan skema lain agar tidak mengganggu kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam KUA dan PPAS Tahun 2022.
Terkait dengan situasi menghadapi musim penghujan, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan OPD terkait terhadap wilayah-wilayah yang terkena musibah banjir dan kebakaran, tetapi untuk 17 wilayah kecamatan yang rawan banjir dan tanah longsor harus dilakukan pemantauan dan sosialisasi yang maksimal agar bencana dapat diketahui lebih dini guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa maupun harta benda.
Terkait dengan wabah covid-19, Fraksi Golkar mengapresiasi kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan Bupati dan OPD terkait dalam menekan laju dan penyebaran covid dengan mendorong sosialisasi dan vaksinasi berjenjang melibatkan semua elemen baik masyarakat, TNI Polri maupun tenaga medis. Apalagi sekarang telah dibentuk PSC 119 dalam rangka memaksimalkan pelayanan menuju PPKM Level 2. (SR)
