SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (25 Oktober 2021)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong pemerintah daerah terkait kebijakan pendapatan daerah di masa mendatang harus menjadikan prioritas utama dalam rangka mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah terhadap permasalahan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi
terhadap pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah perlu memikirkan dan merencanakan kebijakan stimulasi yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap komponen pendapatan daerah unggulan dan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti sektor pariwisata dan kekayaan alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal termasuk penerimaan pembiayaan.
“Ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan PAD yang sah lainnya sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah. Fraksi kami mengharapkan optimalisasi komponen pendapatan lainnya sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan kepemimpinan baru di Kabupaten Sumbawa tentu membawa semangat baru dalam rangka mengambil langkah-langkah konkrit terhadap pemecahan permasalahan daerah,” ungkap Fraksi PDIP melalui Jubirnya, Dra. Saidatul Kamila Djibril saat memberikan pandangan fraksi pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan Bupati Sumbawa terkait adanya penurunan pendapatan dari sektor pajak daerah yang cukup signifikan yang semula direncanakan Rp. 38.415.000.000 berkurang sebesar Rp 602.000.000 sehingga pajak daerah menjadi Rp 37.813.000.000 atau menurun 1,57 persen.
Permintaan penjelasan yang sama untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semula direncanakan sebesar Rp 13.061.501.558 tidak mengalami perubahan. Hal ini menjadi pertanyaan yang harus digaris bawahi bahwa dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksud harus berjalan dengan baik.
Terkait dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sumbawa untuk melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bendungan, Rumah Sakit Umum Daerah, dermaga dan puskesmas-puskesmas di kecamatan, sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembangunan lainnya. “Dengan terwujudnya pembangunan infrastruktur memadai tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian daerah,” imbuhnya.
Terhadap permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta realokasi (refocussing) belanja daerah, Fraksi PDIP memandang persoalan tersebut merupakan permasalahan klasik yang berulang-ulang.
Hal ini tentu akibat tidak maksimalnya dalam pengelolaan sumber pontesi pendapatan asli daerah dalam menopang setiap aspek pembangunan di Kabupaten Sumbawa, sehingga pengalokasian belanja daerah dalam mendukung program dan kegiatan prioritas dapat dilakukan secara maksimal.
Berikutnya, dalam upaya peningkatan keterampilan dalam dunia kerja diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di Kabupaten Sumbawa, tentu harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dan terupgade disesuaikan dengan kemajuan era dan teknologi terkini. Karenanya perlu peningkatan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumbawa.
“Kami dorong optimalisasi pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah yang ada. Perkuat kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari untuk peningkatan perekonomian dan percepatan pembangunan daerah sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat tidak lagi menjadi alasan kekurangan dan keterlambatan kita dalam menyukseskan pembangunan Tau dan Tana Samawa tercinta,” pungkasnya. (SR)
