MATARAM, samawarea.com (25 Juni 2021)
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama Pemprov NTB dengan melakukan berbagai upaya dan terobosan guna membangun daerah dengan tujuan akhir agar angka kemiskinan di NTB bisa menurun. Angka kemiskinan bisa menurun bila ada satu persepsi dan pemahaman bersama terkait persoalan-persoalan dasar terutama pendataan yang benar-benar akurat.
“Masalah data kemiskinan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial untuk dipedomani sebagai data akurat yang menjadi arah kebijakan bersama dalam mengentaskan kemiskinan di NTB. Data ini menjadi penting agar apa yang menjadi tujuan akhir bisa menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sebaliknya jika kita tak memegang data akurat maka kita akan membuat program yang tidak jelas. Tidak mengetahui sasaran dari program itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif,” kata Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, Jumat (25/6/2021) saat membuka Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskionan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB di Santika Hotel Mataram.
Persoalan data kuantitatif dan kualitatif menjadi atensi perempuan pertama NTB menjadi Wagub ini. Data dimaksud haruslah benar-benar ter-update dengan baik di 10 kabupaten/kota se NTB. Wagub tidak menginginkan setiap kali ada program pemerintah termasuk upaya pengentasan kemiskinan justru yang menjadi masalah persoalan data yang masih belum klir.
“Alhamdulillah sejak 2020 ini masalah data sudah berjalan yang digawangi Dinas Sosial NTB untuk validasi data berbasis desa. Dengan demikian apapun program-progrtam kita di Pemprov NTB ini bisa tercover dengan baik. Itulah kemudian Pemerintah Provinsi NTB juga menggagas program-program tersebut datanya berbasis desa atau dusun. Selain itu juga ada kesamaan data setiap kali kita memprogramkannya ke kabupaten/kota hingga ke desa-desa se NTB,” ujar Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini.
Wagub juga menginginkan agar data ini bisa nge-link dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti di bidang kesehatan, BPJS, Bansos termasuk bantuan untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19. “Karenanya kita ingin data yang kita peroleh ini betul-betul valid, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap program,” ingat Wagub. (SR)
