MATARAM, SR (4/7/2019)
Sekitar 70 persen Website perangkat daerah di lingkup Pemprov NTB, konten informasinya belum update Hal ini berdasarkan hasil evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, belum lama ini. Disebutkan Kepala Balai ITE Diskominfotik NTB, HM Ilham, dari 44 Website OPD, 2 Website dalam keadaan suspens (mati) yakni situs web Dinas ESDM dan Dinas Pariwisata NTB. Dan hanya 12 Website yang menyajikan informasi terkini. Kebanyakan dari perangkat daerah di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi NTB, belum melakukan update informasi sehingga berbagai informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, belum banyak terpublikasi kepada masyarakat.
Ilham meminta PPID Perangkat Daerah untuk segera melalukan update kontens Website dan melengkapi seluruh instrumen informasi publik yang wajib disediakan perangkat daerah. Ia juga menyinggung bahwa pada tahun 2014 Provinsi NTB pernah meraih juara pertama nasional dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik. “Jadi gubernur meminta kita untuk menyiapkan seluruh instrumen yang dibutuhkan sehingga tahun ini NTB kembali menjadi juara nasional,” tegasnya.
Ketua Komisi Informasi yang diwakili Wakil Ketua Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos menjelaskan Badan Publik Provinsi itu dinilai langsung oleh Komisi Informasi Pusat. Terdapat perbedaan tata cara penilaian dari tahun 2017 dengan tahun 2018-2019. “Jika di tahun 2017 penilaian menggunakan SAQ lembar penilaian yang kita nilai sendiri. Kemudian Komisi Informasi pusat yang akan mengecek kembali apakah benar atau sesuai dengan lembaran tersebut, melalui visitasi. Sedangkan di tahun 2018 hingga sekarang ini, cara tersebut tidak digunakan lagi melainkan dengan cara diundang melakukan presentasi. Metode penilaian yang kini digunakan adalah pengintaian website setiap saat oleh Komisi Informasi pusat,” imbuhnya.
Perbedaan lainnya, kata Miq Busairi sapaannya, jika dulu sistemnya masih ranking, sekarang kategori. Dan kategori yang tertinggi adalah kategori informatif. Untuk presentasinya nanti terdapat beberapa hal yang menjadi item penilaiannya yaitu komitmen, regulasi, koordinasi dan inovasi. Informasi yang disediakan, kata Miq Bus telah dicantumkan di lembar pedoman SAQ seperti profil pimpinan, profil daerah, program-program kegiatan di setiap OPD dan diupdate minimal 6 bulan sekali. (SR)
