MATARAM, SR (27/2/2019)
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan seluruh OPD untuk memperhatikan data dalam membuat perencanaan agar ke depannya perencanaan yang dibuat tidak mengalami kekeliruan. “Kita perlu membedah data, kadang-kadang kalau mlihat data secara umum saja, pengambilan kesimpulan bisa keliru, tapi kalau bedah secara rinci, kita bisa menyimpulkan dengan benar dan mengetahui apa yang harus dilakukan,” ungkap Wakil Gubernur saat menghadiri Rakor Penerimaan dan Penandatanganan Kinerja Retribusi Daerah dan Perimbangan Pendapatan Lainnya, Rabu (27/2/2019).
Ummi Rohmi, sapaan akrabnya mengatakan tugas OPD adalah bagaimana sungguh-sungguh mengoptimalkan kinerja pada masing-masing OPD dengan cara digali, diprediksi, dan perencanaan yang bisa dirukur. “Saya berharap di setiap OPD itu ada yang kerjanya bedah data, semua OPD harus punya, tidak mungkin kepala dinas membedah data itu sendiri, kepada dinas itu yang memutuskan kemana arah yang harus dituju,” pesan Ummi Rohmi.
Wakil Gubernur Hj. Rohmi mengatakan semua pasti mengetahui yang harus dilakukan untuk mencapai target dan bisa diraba-raba dengan baik. “Perancanaan yang dilakukan jangan sampai dibuat dengan asal-asalan. Semua bidang harus ada target, jangan sampai ada yang tidak tahu targetnya, semua harus jelas agar apa kekurangan dan kelebihan kita ini dapat diketahui, jika sudah begitu tinggal meminimalisir kekurangan dan meningkatkan lagi kelebihan masing-masing,” tambahnya.
Dalam acara tersebut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ir. H. Iswandi yang memaparkan kondisi pendapatan daerah dan rencana yang akan dilakukan dalam periode pemerintahan saat ini. “Pertemuan ini sangat strategis karena dihajatkan untuk mengoptimalkan kinerja kita, beberapa rencana yang akan kita lakukan kedepannya akan kita bahas disini mengingat pendapatan bukan hanya dilakukan oleh Bapenda,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, Bapenda selama dua tahun ini melaksanakan bimtek untuk memaksimalkan kinerja Bapenda. Beberapa rencana yang akan dilakukan antara lain Revisi dan Sosialisasi Perda Retribusi Daerah, Melaksanakan Bimtek Bendahara, Menerapkan Kebijakan Earmarking Retribusi, Membentuk Tim Pembina Retribusi Daerah, Pemutakhiran Data Potensi Berkelanjutan, Rapat Koordinasi, Evaluasi, Rekonsiliasi & Monitoring Penerapan aplikasi e-retribusi dan e-tiket pada seluruh layanan berbayar. (SR)
