MATARAM, SR (31/10/2018)
Persoalan rumah tidak layak huni ( RTLH) merupakan salah satu PR besar bersama. Bukan tugas pemerintah semata, tapi seluruh komponen masyarakat, pihak swasta hingga komunitas-komunitas mandiri yang dibentuk secara swadaya oleh pemuda di daerah, juga dapat membantu meringankan permasalahan ini. “Jika kita berbicara tentang penuntasan RTLH, tidak ada habisnya, tidak hanya secara nasional tapi di NTB sendiri, dari 239 ribu RTLH, setiap tahun rata-rata ada 10 ribu-15 ribu RTLH yang bisa dituntaskan. Namun, dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, diharapkan persoalan tersebut perlahan bisa dituntaskan,” ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (31/10/2018).
Di hadapan peserta rapat koordinasi saat itu Wagub menyampaikan, bahwa sebenarnya, layak tidaknya rumah tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan hidup sebuah keluarga. “Fenomena yang terjadi di masyarakat, seringkali kita saksikan, rumahnya memang keliatan sederhana, bahkan tampak tidak layak tapi jumlah hewan ternak peliharaannya mencapai puluhan ekor. Nah pola pikir seperti ini yang perlu kita sama-sama ubah. Bagaimana agar setiap orang dapat menyadari pentingnya rumah yang layak dan sehat,” jelas Wagub.
Sebagai leading sektor yang menangani masalah hunian rakyat, Dinas Pekerjaan Umum sektor perumahan, dikatakan Wagub saat ini sedang diuji dengan terjadinya bencana gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan jumlah rumah terdampak mencapai 212.593 unit, dan jumlah yang telah terverifikasi rusak berat 74.092 unit. Untuk itu melalui rapat koordinasi seperti ini, yang melibatkan seluruh kabupaten/kota, Wagub berharap dapat mempermudah Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam upaya sinkronisasi data yang ada, bagi upaya penanganan hunian tetap dan penataan kawasan permukiman terdampak bencana.
Kesempatan yang sama, Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Perumahan, Ir. Raden Johny Fajar Sopian Subrata MA juga menyampaikan, rapat koordinasi diselenggarakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB. “Masalah RTLH di tingkat nasional angkanya saat ini mencapai 3,4 juta rumah. Data ini bisa jadi bertambah lagi. Ini menjadi PR kita bersama. Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tidak hanya yang bersumber dari APBN namun juga dari APBD, dan Baznas, NTB termasuk salah satu Provinsi yang tercepat dalam penanganan RTLH. Semoga pertemuan seperti ini dapat menjadi solusi untk percepatan pelaksanaan program serta pengawasan terhadap pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat,” harapnya. (JEN/SR)
