SUMBAWA BARAT, SR (25/07/2018)
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dibangun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor tersebut oleh Kajati NTB, Dr. Mohammad Dofir, SH., MH, Bupati KSB. Dr. Ir. HW. Musyafirin MM dan Kajari Sumbawa, Paryono SH, Rabu (25/7). Gedung Kejari Sumbawa Barat ini berlokasi di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, KSB. Hadir menyaksikan Forkopimda KSB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa Barat.
Kajati NTB, Dr. Mohammad Dofir, SH., MH mengapresiasi upaya dan bantuan Pemda KSB untuk keberadaan Kantor Kejaksaan di daerahnya. Bantuan ini berupa hibah lahan dan sharing anggaran. Apa yang dilakukan Pemda KSB ini diharapkan Kajati, menjadi motivasi bagi daerah lain.
Ia mengaku sudah sempat melihat denah bangunan kantor Kejari KSB. Bangunannya cukup bagus dan mewah. Tentunya keberadaan bangunan ini nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena bangunan yang bagus tanpa didukung kinerja yang bagus juga tidak bagus. Dalam bangunan megah ini diharapkan juga diikuti dengan kinerja yang baik dan profesional dari penggunanya. “Dengan percepatan pembangunan ini, masyarakat tidak akan jauh-jauh lagi untuk berurusan ke Kabupaten Sumbawa,” kata Kajati.
Selain itu, sambung Kajati, tidak ada stigma hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Di mata hukum, semua masyarakat sama. Siapapun yang berurusan dengan hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan melawan hukum juga akan diproses.
Terkait program pembangunan di daerah, Kajati berharap kejaksaan dilibatkan. Sebab, kejaksaan memiliki TP4D yang sudah dirasakan manfaatnya. Sejauh ini, belum ada proyek pembangunan yang didampingi TP4D yang bermasalah. Karena dari proses perencanaan hingga selesai akan terus didampingi.
Sementara itu, Bupati KSB, DR. Ir. H. W. Musyafirin, MM berharap, simbol instansi vertikal bisa dihadirkan satu persatu di KSB. Dengan adanya kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini akan lebih memudahkan pemerintah dan masyarakat. “Bayangkan, jika ingin meminta pendampingan TP4D, harus bolak balik ke Sumbawa hampir 300 kilometer. Hal ini tentu saja melelahkan bagi PPK dan instansi yang memerlukan pendampingan,” imbuhnya.
Menurutnya, persiapan ini menjadi sangat penting. Dengan adanya pembangunan kantor kejaksaan ini menjadi momentum kehati-hatian dalam melaksanakan apa saja. Dengan adanya kantor Kejaksaan ini juga diharapkan para aparatur daerah tidak menyepelekan prosedur. “Kami minta ini menjadi perhatian, sehingga bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan sesuai aturan,” pungkasnya. (JEN/SR)
