SUMBAWA BESAR, SR (11/01/2018)
Kampanye hitam (black campaign) dalam konstestasi Pilkada merupakan bentuk strategi politik yang bertujuan untuk mendelegitimasi lawan politiknya dengan cara tidak fair dan barbar. Strategi black campaign senantiasa memanfaatkan momentum politik yang sengaja dipakai untuk menjegal kandidat yang bertujuan memberikan kesan citra buruk yang cenderung mempengaruhi persepsi publik. Kampanye hitam ini juga dijadikan alat untuk menekan secara psikologis dan politik para kandidat yang memiliki masa lalu yang buruk dan terbongkar oleh lawan politiknya. Rangkaian strategi kampanye hitam dalam ruang politik ini adalah cara pengecut petarung politik yang tidak siap berkompetisi secara gentlemen. Demikian ditegaskan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto SH melalui siaran pers kepada SAMAWAREA, Kamis (11/1).
Didu—sapaan Direktur Mi6 menambahkan yang menjadi problem krusial para politisi atau calon pemimpin daerah yang akan tampil dalam Pilkada adalah rekam jejak masa lalunya yang kerap disimpan atau sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh publik. “Problem utama politisi atau kandidat saat ini bukan masa depannya, tapi masa lalunya yang buruk itu yang kerap dijadikan alasan pembenar,” sambung Didu.
Kampanye hitam ini biasanya dilakukan secara sistematis dengan target melakukan demoralisasi terhadap lawan politiknya sampai tidak berdaya di hadapan konstituennya.”Serangan kampanye hitam yang dilakukan biasanya memakai sejumlah perangkat yang dipublikasikan atau melalui selebaran info yang tidak jelas sumbernya,” ungkapnya.
Selain itu, ujarnya lagi, kampanye hitam tidak hanya mempermalukan lawan politiknya juga sebagai alat melakukan bargaining terhadap lawan politik agar paham maksud .”Interest atau niat melakukan black campaign untuk menyandera kepentingan lawan politiknya,” imbuh Didu .
Paslon Perlu Terbuka
Direktur Mi6 melanjutkan untuk mencegah dan menutup ruang black campaign ini sebaiknya kandidat calon kepala daerah mulai mentradisikan bersikap terbuka terhadap masa lalunya dan menjauhi tindakan yang bisa dijadikan pintu masuk dan alasan pembenar merusak citra politiknya. Cara tepat melawan black campaign jika hal tersebut tidak benar dengan cara memanfaatkan balik strategi kampanye hitam untuk menaikkan pamor politiknya yang terkesan dizolimi. “Empati publik pasti mudah tersentuh jika melihat ketidakadilan,” ujarnya sembari memprediksi paket Zul-Rohmi sangat rentan dijadikan sasaran tembak politik dengan beragam isue.
Sementara itu Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah SE mengatakan beredarnya berbagai isue dan kabar saat Pilkada ini tentang paslon tertentu sangatlah tidak baik, meskipun oleh sebagian banyak orang menggunakan kampanye negatif sebagai cara untuk menjatuhkan lawat politik. Athar menggarisbawahi pertarungan politik yang sportif dan berintegritas sesungguhnya adalah pertarungan mencari pemimpin atau kepala daerah dengan mendepankan visi-misi, bertarung secara sportif tanpa harus menjatuhkan lawan politik lainnya.
Media sosial salah satu sarana yang sangat mudah dijadikan alat untuk melakukan kampanye negatif, sehingga isue itu menjadi konsumsi publik yang belum tentu kebenarannya. Cara-cara seperti ini sesungguhnya tidaklah baik dalam sebuah kompetisi untuk mencari calon pemimpin. Selanjutnya Athari mengulas bahwa kekhawatiran yang berlebihan akan takut kalah terhadap jagoan yang didukung membuat para pendukungnya kerap panik, sehingga hal-hal yang tidak baikpun menjadi wajar untuk menjatuhkan paslon lain. “Namun terkadang harapan sering tidak jadi kenyataan, malah sebaliknya strategi black campaign berbuah manis buat paslon yang diserang,” kata Athari.
Lebih jauh Sekretaris Mi6 ini mengatakan proses politik mengajarkan kedewasaan kepada publik soal pilihan, sehingga black campaign tidak lagi jitu dijadikan sebagai cara-cara menjatuhkan lawan. “Lebih baik fokus sama strategi politik yang positif dalam mencari simpati rakyat,” tukasnya.
Para kandidat sambungnya, sebaiknya mengedepankan sikap santun dan tidak mengumbar janji yang berlebihan, sehingga rakyat bisa menilai mana calon yang layak dan tidak untuk menjadi pemimpin nantinya. (SR)
