KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PUPR KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SUMBAWA BARAT, SR (16/11/2017)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan Program Jambanisasi dengan sasaran masyarakat yang belum memiliki jamban. Setelah pendataan tercatat sekitar 5.000 lebih masyarakat yang mendapat bantuan jamban tersebut. Karena itu masyarakat KSB terbebas dari buang air sembarangan. Melihat hal ini pemerintah pusat mengapresiasi program tersebut dalam bentuk bantuan untuk Septictank bagi peningkatan kualitas jamban. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbawa Barat, Yetty Andriani SE saat ditemui SAMAWAREA belum lama ini.
Bantuan hibah pengelolaan air limbah yang dialokasikan dari dana APBN 2017 ini ungkapnya, bertujuan untuk peningkatan kualitas program jambanisasi di KSB. Sesuai surat perjanjian pemberian hibah dari Kementerian Keuangan mencapai 6.000 unit dengan total anggaran Rp 18 milyar. Namun setelah pendataan ada perubahan data penerima manfaat menjadi 5.359 unit. Pelaksanaannya sudah dimulai Bulan Juni lalu dan sekarang sudah hampir 100%. Pemasangan Septictank ini dilakukan langsung oleh agen di masing-masing Peliuk, sehingga pengerjaannya sangat cepat dan tepat sesuai waktu yang ditentukan. “Kalau di tempat lain pengerjaan program hibah ini di-pihakketiga-kan sehingga banyak yang tidak bisa selesai. Sedangkan kita dengan adanya agen di masing masing Peliuk sangat terbantukan,” imbuhnya.
Program hibah ini dianggap penting karena bantuan dari APBD 2016 lalu tidak menggunakan Septictank (penghancur limbah). Septictank ini dilengkapi dengan mediacell ganda sebagai tempat berkembang biaknya mikro-organisme atau bakteri pengurai yang berfungsi sebagai filterisasi dan pengurai limbah domestik menjadi air yang layak buang, sehingga tidak menimbulkan endapan, tanpa resapan, dan air yang dihasilkan tidak berbau yang kemudian dapat disalurkan langsung ke selokan, saluran umum, bahkan sungai sekalipun.
Untuk pengelolaan limbah tinja, Yetti mengaku sudah ada Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) di Batu Putih yang dibangun APBN. Sedotan limbah tinja akan dipadatkan di IPLT. Untuk mendukung keberadaan IPLT, UPT Pengelolaan Air Limbah pada Tahun 2018 mendatang sudah menyiapkan anggaran operasional sebesar Rp 200 juta. “Kenapa UPT ini perlu ? karena sekarang kita sudah ada septictank yang akan disedot minimal 2 tahun sekali. Kita sudah ada IPLT tempat memadatkan hasil sedotan tapi kita belum mempunyai UPT untuk pengelolaan hasil pemadatan itu. Kalau di Jawa, hasil pemadatan itu dibuat pakan, pupuk dan macam macam, sehingga ini bisa fokus dalam pengelolaannya,” bebernya. (HEN/SR)
