SUMBAWA BESAR, SR (22/01/2017)
Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (IISBUD Sarea) kembali menggelar Talkshow “Kawa Desa”. Kali ini membahas berbagai persoalan pemerintahan, dengan mengambil tema “Menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government dan clean government)”. Kegiatan rutin mingguan yang digelar di Kampus IISBUD Sarea, wilayah Olat Maras, Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu, Jumat (20/1) ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Adalah Anggota DPR RI dari Komisi VII, Dr. H. Zulkieflimansyah SE M.Sc, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, Rektor IISBUD Sarea Ahmad Yamin SH MH, dan Kaprodi Ilmu Pemerintahan IISBUD Jasardi Gunawan S.IP MH. Talkshow yang dipandu Dedi ini berlangsung menarik. Selain diawali dengan pembacaan puisi oleh H. Dinullah Rayes–Sastrawan Nasional, juga sakeco oleh mahasiswa IISBUD Sarea yang sudah mendunia karena pernah tampil di Malaysia, dan lima kota di Jerman.
Jasardi Gunawan dalam paparannya mengatakan, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih karena memang ada persoalan di dalam pemerintahan. Semua masyarakat menginginkan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Masyarakat ingin agar sistem pemerintahan yang ada dalam negara ini harus berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negative pada masyarakat. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau “good governance” merupakan impian sekaligus harapan. Pandangan tersebut dapat dimengerti karena melalui pelaksanaan good governance, upaya penciptaan aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari tindakan yang tidak terpuji serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. “Titik tekannya, nilai iman harus tertanam dalam hati para pemimpin bangsa termasuk daerah,” kata Jasardi, seraya menambahkan bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, menjadi tanggung jawab semua pihak. Semua harus berperan baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Yang paling penting lagi adalah peran akademisi.
Ditambahkan Rektor IISBUD, M Yamin SH MH, berbicara masalah pemerintahan harus melibatkan semua sektor, karena kebersamaan akan mampu menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini akademisi memiliki peranan yang sangat penting. Akademisi dalam menjadi media dalam menyalurkan partisipasi masyarakat terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum, lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Intinya, dapat berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan penekan dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Sementara Dr. H. Zulkieflimansyah SE M.Sc melihat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari sisi ekonomi. Menurutnya pemerintahan yang baik adalah menfasilitasi. Ketika masyarakat membangun lembaga pendidikan seperti kampus IISBUD yang berada di kaki Bukit Olat Maras dengan fasilitas yang serba terbatas, pemerintah yang menfasilitasi dengan cara membangun jalan, memasukkan jaringan listrik dan lainnya. “Ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang punya keberanian dan kerendahan hati dalam melayani masyarakat,” tandasnya.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjelaskan, pada hakikatnya Good Governance bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebab pemerintah merupakan abdi masyarakat. Sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayanan secara adil tanpa membedakan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian, dan latar belakang penerima manfaat. Tentunya pelayanan yang diberikan harus prima. Ia menyinggung ketika pemerintahan Husni—Mo baru dilantik, hanya satu SKPD yang berada pada zona hijau, selebihnya merah. Hal ini berdasarkan penilaian dari Ombudsman. Melalui program 100 harinya, Husni—Mo berhasil mendongkrak tingkat pelayanan di semua SKPD sehingga berhasil mencapai lompatan besar yaitu 100 persen berada di zona hijau. Kenyataan ini menjadi salah satu indicator mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk pemerintahan yang bersih, Husni—Mo membentuk tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Sumbawa. Tim ini sebagai langkah pencegahan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak hanya itu dalam visi-misi Husni—Mo juga melakukan reformasi birokrasi yaitu menempatkan aparatur pemerintah yang amanah dan bertanggung jawab. (JEN/SR)
