MATARAM, SR (02/11/2016)
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB Muhammad Suruji mengatakan, program bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan beasiswa miskin, tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun. “Kalau itu bukan pungli, tapi itu namanya perampokan,” katanya kepada wartawan di Mataram, Rabu (2/11). Suruji menilai, pemotongan anggaran sejumlah program bantuan sosial merupakan hal yang tidak dapat ditolerir. “Bagaimana kita mau bangun generasi berakhlak mulia kalau semisal guru atau kepala sekolah memberi contoh ‘merampok’,” ungkapnya.
Sejauh ini, ia belum mendapat laporan adanya pemotongan program bantuan sosial ini dari kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewajiban melaporkan hal ini kepada pemerintah provinsi (NTB) karena pengelolaannya masih berada dalam kewenangan masing-masing kabupaten/kota.
Ia menambahkan, untuk pendidikan dasar, pembiayaan penyelenggaraan sudah ditanggung pemerintah. Karenanya, ia memastikan tidak ada lagi beban tambahan berupa biaya lain kepada para pelajar. “Pendidikan dasar tidak boleh lagi ada pembiayaan oleh masyarakat karena sudah dibiayai penuh oleh negara, tapi banyak yang mengakali dengan bentuk komite,” paparnya.
Padahal, ia katakan, pembentukan komite sudah diatur dalam perundang-undangan yang diisi sejumlah unsur seperti perwakilan wali siswa, LSM, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, yang dibentuk untuk memajukan pendidikan dan sekolah itu. (NA/SR)
