SUMBAWA BARAT, SR (20/09/2016)
Kejaksaan Negeri Sumbawa telah merubah paradigma yang identik dengan penindakan kini lebih pada pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk TP4D untuk mengawal pembangunan di daerah agar berjalan maksimal dan serapan anggaran lebih tinggi. “Saat rapat koordinasi dengan pimpinan pemerintahan di KSB kami menyatakan tidak lagi mengedepankan penindakan tapi lebih pada pencegahan dengan melakukan pembinaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” kata Kajari Sumbawa, Paryono SH MH kepada SAMAWAREA di Taliwang, Selasa (20/9).
Untuk lebih efektifnya kinerja TP4D, ungkap Kajari, pihaknya membuka diri kepada semua instansi untuk terus berkoordinasi ketika masih bingung dan khawatir dalam penggunaan anggaran. Pihaknya akan memberikan pemahaman sehingga apa yang akan dikerjakan tidak menyimpang dan tidak berisiko hukum. “Kalau misalkan ada kekeliruan, kami akan serahkan kepada inspektorat untuk dibina, tapi jika kesalahan itu disengaja kami tidak segan-segan mengambil tindakan tegas,” tandasnya.
Selain meminta instansi pemerintah manfaatkan TP4D ungkap Kajari, pihaknya akan mengawasi penyerapan anggaran dengan waktu tahun anggaran tersisa tinggal 3 bulan. Dinas instansi harus mengevaluasi berapa persen serapan anggaran yang dicapai, apakah mampu mencapai 100 persen di akhir tahun nanti. Ketika serapannya besar, secara tidak langsung ekonomi masyarakat akan meningkat. “Jangan sampai di akhir tahun nanti ada yang membuat kegiatan bodong, karna nanti akan ketahuan karena sistem pengangaran yang ketat,” pungkasnya. (JEN/SR)
