Sumbawa Bentuk Gugus Tugas Pencegahan TPPO

Sumbawa Besar, SR (20/05/15)

Kabupaten Sumbawa dikenal sebagai daerah dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri cukup tinggi. Namun tidak jarang muncul berbagai permasalahan terutama di antara pra dan saat penempatan mereka sebagai tenaga kerja. Banyak kasus yang muncul dan sebagian besar adalah pemalsuan umur sehingga yang direkrut CTKI di bawah umur. Ini sangat berpotensi mengarah ke human trafficking (perdagangan orang). Karenanya untuk mencegah dan menangani kasus tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) telah membentuk Gugus Tugas Tindak Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekaligus menggelar pertemuan perdana para pengurus di Aula BKBPP Sumbawa, Rabu (20/5).

Dalam pertemuan itu Kepala BKBPP Sumbawa, Ir A Yani mengatakan, Gugus Tugas TPPO merupakan lembaga koordinatif yang memiliki tugas melaksanakan teknis pencegahan dan penanganan TPPO, menyusun rencana aksi daerah dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan kabupaten/kota se NTB untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sumbawa. Selain itu mengkoordinir upaya pencegahan sekaligus melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Bupati Sumbawa.

Ia berharap melalui pertemuan ini bukan hanya melahirkan struktur di tingkat kabupaten, tapi juga hingga ke tingkat kecamatan, desa dan dusun, sehingga program yang dihajatkan tersebut dapat membumi. “Ini salah satu upaya daerah untuk memerangi tindak pidana trafficking. Semoga dari pertemuan ini terjalin sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak dalam rangka memberantas dan mencegah terjadinya TPPO. Dan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan termasuk anggaran bagi terlaksana program ini,” ucap Yani.

Sementara Kabid PPA BKBPP, H Asto Wintioso SH mengungkapkan bahwa perdagangan orang sangat rentan menimpa perempuan dan anak-anak. Dasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya Perda Penempatan dan Perlindungan TKI, karena proses perekrutan TKI ini berpotensi terjadinya trafficking. “Perda Tahun 2003 ini lahir sebelum terbitnya UU, bahkan UU sebagian besar mengadopsi isi Perda daerah kita,” ujar Haji Asto.

Dalam pertemuan ini yang menjadi topic bahasan sebut Haji Asto, diantaranya soal kualitas pendidikan calon TKI yang harus diperketat. Kemudian meningkatnya kasus pernikahan dini yang cenderung akibat married accident, dan membahas peningkatan kasus kejiwaan sehingga diperlukan adanya psikiater.

Terkadang ini menjadi persoalan hukum karena adanya keberatan dari salah satu pihak. Karenanya dalam TPPO ini ada unsur kepolisian khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dalam mendukung program ini, jajaran Polres Sumbawa telah menempatkan 15 orang Polwan di sejumlah Polsek. “Ada 5 polsek yakni Moyo Hilir, Moyo Hulu, Plampang, Utan dan Alas yang mendapat distribusi masing-masing tiga orang Polwan,” sebutnya. Ini menjadi hal yang patut diapresiasi karena secara tidak langsung akan membantu berjalannya gugus tugas TPPO Kabupaten Sumbawa.

Di tempat yang sama, Perwakilan Bappeda Kabupaten Sumbawa, Khaeruddin SE menjelaskan, TPPO ini berkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan, pendidikan, kondisi wilayah dan kepastian hukum. Dan TPPO ini muncul kerapkali bermodus perekrutan CTKI dengan sasaran potensial adalah anak putus sekolah dan baru lulus sekolah. Perekrutan ini terjadi karena simbiosis mutualisme. Orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak sehingga sangat mudah memberikan ijin untuk menjadi TKI. Di satu sisi agen yang merekrut sangat gembira karena bonus besar menunggu. “Karena sama-sama saling membutuhkan dan menguntungkan akhirnya perekrutan ini terjadi,” ujarnya.

Sumbawa menjadi salah satu daerah pengekspor SDM (TKI) terbesar dan ini sangat rentan terjadinya traficiking. Karena itu pemerintah harus berperan dalam memberikan bantuan. “Inilah salah satu peran pemerintah dengan membentuk gugus tugas TPPO,” demikian Khaeruddin. (*)