SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (17 Oktober 2026) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan pemberdayaan produktif dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Workshop Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (16/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.
Bupati menilai, penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial maupun kerja satu instansi. Diperlukan keterpaduan program, anggaran, serta pendampingan yang melibatkan berbagai pihak agar intervensi pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Program pemberdayaan sosial dan ekonomi harus dilaksanakan secara terpadu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas atau satu lembaga,” tegasnya.
Menurut Bupati, bantuan sosial yang bersifat konsumtif perlu diimbangi dengan program pemberdayaan yang mendorong masyarakat lebih mandiri dan produktif. Bantuan dengan nilai yang tidak terlalu besar sekalipun dapat memberikan manfaat jangka panjang apabila diarahkan pada kegiatan usaha produktif dan disertai pendampingan yang tepat.
Karena itu, pola pikir masyarakat penerima manfaat juga perlu dibangun agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mampu mengembangkan potensi diri dan menciptakan usaha yang berkelanjutan.
Bupati menekankan, tenaga pendamping memiliki peran strategis dalam memastikan program pemberdayaan berjalan efektif. Pendamping tidak cukup hanya mengawal penyaluran bantuan, tetapi juga harus membantu masyarakat menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal, kemampuan penerima manfaat, serta peluang pasar.
Sejumlah sektor dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan, di antaranya perikanan, pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Sumbawa.
Selain meningkatkan kapasitas produksi, Bupati mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan pasar bagi produk yang dihasilkan masyarakat. Menurutnya, usaha produktif tidak akan berkembang optimal apabila produksi meningkat, tetapi tidak diikuti kepastian pembeli.
Pengembangan UMKM, termasuk produk tenun khas Sumbawa, menjadi salah satu contoh bahwa pemberdayaan harus dirancang secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.
“Jangan sampai produksi meningkat, tetapi produknya tidak terserap pasar. Karena itu, pemberdayaan harus dibangun dari hulu sampai hilir agar usaha masyarakat bisa terus berjalan dan memberikan penghasilan berkelanjutan,” demikian penekanan Bupati dalam arahannya.
Lebih lanjut, Bupati menyebut partisipasi dan kemandirian masyarakat sebagai prinsip penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku utama, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan program.
Ia mencontohkan pemberdayaan melalui penyediaan sarana air bersih dan sanitasi. Keberhasilan program semacam ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelolanya secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lanjutnya, berkomitmen mendukung pelaksanaan PPSE melalui penguatan tenaga pendamping. Dukungan tersebut akan diberikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar proses pendampingan dapat berjalan lebih optimal.
Bupati juga berharap dukungan terhadap program pemberdayaan sosial ekonomi pada 2027 dapat meningkat sehingga jangkauan penerima manfaat dan dampak program semakin luas.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Kita ingin program ini benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif,” ungkapnya.
Workshop tersebut dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mitra pembangunan internasional, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Bappeda, unsur perangkat daerah terkait, Ketua BAZNAS, akademisi, tenaga pendamping, serta peserta lainnya.
Melalui workshop ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan program pemberdayaan sosial ekonomi yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (SR)
