πΆππ‘ππ‘ππ ππππ πΎπππππ‘ππ ππΎπΎ πππΌ π π-ππ’πππ’ ππ’ππππ€π
Oleh: Muis Debe
Warga Pemerhati
Ada satu pemandangan yang jarang kita saksikan dengan jelas: ketika seorang pemimpin daerah menyambut sekelompok wartawan, bukan untuk mengatur apa yang boleh ditulis, melainkan untuk menyadari bahwa tugas pembangunan adalah tugas bersama. Peristiwa di Sumbawa, di mana Wakil Bupati Mohamad Ansori menyambut rombongan PWI Pusat, PWI Provinsi NTB dan PWI se-Pulau Sumbawa, bukan sekadar sebuah acara silaturahmi biasa. Ia adalah sebuah pengakuan mendasar: bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian, dan pers bukanlah lawan yang harus diredam.
Pernyataan Wakil Bupati Ansori bahwa PWI adalah “mitra strategis pemerintah daerah” mungkin terdengar klise jika kita berhenti di situ saja. Namun kalimat selanjutnya justru yang memegang kunci: sinergi itu harus dibangun “dengan tetap menempatkan profesionalisme dan independensi pers sebagai prinsip utama.” Di sinilah letak perbedaannya. Banyak pihak memahami “sinergi” sebagai pers yang menyesuaikan suaranya dengan kebijakan pemerintah. Padahal sinergi yang sehat justru berarti dua pihak berdiri tegak pada fungsinya masing-masing, lalu berjalan ke arah yang sama β bukan menjadi satu pihak yang sama.
Pers memiliki fungsi yang berbeda dengan pemerintah. Pemerintah menjalankan administrasi negara dan melaksanakan kebijakan. Pers mengawasi, menjelaskan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Jika pers melebur menjadi bagian dari pemerintah, maka fungsi pengawasan itu lenyap. Dan ketika masyarakat tidak memiliki saluran informasi yang mandiri, kepercayaan terhadap pembangunan akan melemah.
Kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI se-Pulau Sumbawa menjadi sangat bermakna dalam kerangka ini. Peningkatan kompetensi dan etika jurnalistik bukan sekadar urusan internal profesi wartawan. Ia adalah urusan publik. Ketika wartawan lebih memahami tanggung jawabnya, masyarakat lebih banyak diuntungkan. Berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab adalah modal sosial yang tidak kalah penting dari jalan raya atau jembatan yang dibangun pemerintah. Tanpa informasi yang benar, masyarakat tidak dapat mengambil keputusan yang benar pula.
Seringkali kita terjebak dalam dikotomi yang keliru: pers harus menentang pemerintah agar disebut merdeka, atau pers harus mendukung pemerintah agar disebut membangun. Padahal keduanya tidak harus saling meniadakan. Pers yang independen justru membantu pemerintah menjadi lebih baik β dengan menunjukkan apa yang kurang, dengan mengingatkan apa yang terlewat, dengan menyuarakan apa yang belum didengar oleh pembuat kebijakan.
Inilah yang dimaksud dengan pers sebagai mitra yang kritis. Ia mendukung tujuan pembangunan, tetapi tidak menutup mata terhadap kekurangannya. Ia menjaga harapan masyarakat tetap hidup, tetapi juga menjaga kewaspadaan agar janji tidak tinggal janji.
Pembangunan daerah bukanlah urusan pemerintah semata. Ia adalah proses di mana seluruh warga masyarakat berpartisipasi. Dan partisipasi yang sehat hanya mungkin lahir dari pemahaman yang baik. Di sinilah peran pers lokal menjadi sangat strategis. Ia berada di antara pemerintah dan masyarakat β menjelaskan kebijakan kepada warga, sekaligus menyampaikan realitas di lapangan kepada pemerintah. Jembatan ini harus tetap berdiri kokoh di atas dua kaki: tidak condong ke satu pihak, tidak dijauhkan dari pihak lain.
Jika pers dan pemerintah daerah dapat membangun hubungan seperti ini β saling menghormati peran masing-masing, saling mengakui kemandirian, namun tetap bekerja untuk tujuan yang sama: kesejahteraan rakyat β maka kita tidak perlu takut terhadap perbedaan pandangan. Justru dari perbedaan yang dihormati itulah kebenaran akan muncul lebih dekat.
Sumbawa telah menunjukkan sebuah permulaan yang baik. Semoga ini bukan sekadar jamuan makan malam yang hangat sesaat, melainkan kesepahaman yang terus dipegang: bahwa pembangunan yang sejati dibangun di atas kepercayaan, dan kepercayaan dibangun di atas kebebasan informasi yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.*
