MATARAM, samawarea.com (10 Oktober 2026) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan potensi dan tantangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kegiatan Asistensi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Wilayah Timur, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut berlangsung di The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Baiq Nelly menekankan pentingnya dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat serta optimalisasi potensi ekonomi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, NTB memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber penerimaan daerah. Sektor tersebut meliputi pariwisata, pertanian, peternakan, dan kelautan.
Sektor pariwisata, kata dia, perlu terus diperkuat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, termasuk pengembangan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga.
Selain pariwisata, NTB juga memiliki potensi besar dari komoditas pertanian dan kelautan, seperti jagung, sapi, garam, rumput laut, lobster, mutiara, dan madu.
Namun, pengembangan potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Salah satunya melalui sinkronisasi program pengembangan industri garam sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal oleh daerah.
Baiq Nelly juga menyoroti perlunya kebijakan yang mengakomodasi karakteristik NTB sebagai wilayah kepulauan. Bersama sejumlah provinsi lainnya, NTB mendorong penguatan regulasi yang memberikan ruang kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola potensi kelautan secara optimal.
Di sisi lain, dalam pemaparan kondisi fiskal daerah, ia turut menjelaskan capaian penerimaan daerah serta sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi untuk memenuhi target pendapatan.
Pajak daerah menjadi salah satu komponen utama PAD NTB. Salah satu sumber penerimaan penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Meski demikian, optimalisasi penerimaan PKB masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari potensi kendaraan yang belum sepenuhnya tergarap, tunggakan pajak, hingga kebutuhan data kendaraan yang lebih akurat.
Karena itu, pemutakhiran data kendaraan dan optimalisasi pengelolaan pajak menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Melalui kegiatan asistensi tersebut, diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah semakin optimal, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan yang mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (SR)
