MATARAM, samawarea.com (4 September 2026) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus memperkuat langkah pencegahan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Mataram, Kamis (3/9/2026).
Penandatanganan tersebut menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Sumbawa membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Bupati Sumbawa menegaskan, komitmen perbaikan tata kelola tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Sebaliknya, seluruh poin yang disepakati harus diterapkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dari hulu. Perencanaan pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selanjutnya, penganggaran harus dilakukan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Begitu pula dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, profesional, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Komitmen ini harus diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan, bukan sekadar menjadi dokumen formal,” tegas Bupati.
Penguatan tata kelola tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan sistem pemerintahan yang semakin tertib dan transparan, sumber daya daerah dapat dikelola secara optimal untuk memperkuat pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Sumbawa mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Sumbawa memiliki kekuatan pada sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata, UMKM, hingga potensi sumber daya alam yang terus dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.
Potensi tersebut, kata Bupati, membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan.
Bupati juga menekankan pentingnya integritas seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi harus dibangun sejak proses perencanaan dan diperkuat pada setiap tahapan pelaksanaan program.
Dengan komitmen bersama tersebut, Pemkab Sumbawa terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. (SR)
